Ibu Kota Negara
PDIP Yakin Tahun 2027 Proyek IKN Rampung, Adian Napitupulu: 2028 Jadi Ibu Kota Politik
Politisi PDIP yakin tahun 2027 proyek IKN rampung. Anggota DPR RI, Adian Napitupulu sebut tahun 2028 IKN Nusantara jadi ibu kota politik.
Penulis: Nita Rahayu | Editor: Muhammad Fachri Ramadhani
TRIBUNKALTIM.CO - Politisi PDIP yakin tahun 2027 proyek ibu kota negara (IKN) rampung.
Anggota DPR RI, Adian Napitupulu sebut tahun 2028 IKN Nusantara jadi ibu kota politik.
Diketahui, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI meninjau langsung progres pembangunan Kompleks Perkantoran Legislatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara.
Dalam kunjungan tersebut, Ketua Tim BAM DPR RI Adian Napitupulu menyampaikan, proyek ini ditargetkan rampung pada akhir 2027, dan mulai difungsikan pada 2028.
“Optimis, akhir 2027 harusnya sudah rampung semua. 2028 kita bisa fungsional jadi ibu kota politik di sini,” kata Adian.
Baca juga: Insan Otorita IKN Tanam 700 Pohon Produktif Wujudkan Visi Forest City Nusantara
Status Proyek Belum Masuk Tahap Konstruksi
Menurut data dari Otorita IKN, pembangunan Kompleks Legislatif, yang akan menjadi pusat lembaga legislatif nasional, saat ini masih berada dalam tahap lelang.
Desain final gedung, juga masih dalam proses penyempurnaan, termasuk penyesuaian pada ruang sidang paripurna, dan fasilitas pendukung lainnya.
Lelang konstruksi utama direncanakan dimulai pada awal 2026, sementara pembangunan fisik ditargetkan selesai pada akhir 2027.
Gedung ini akan menampung DPR RI, DPD RI, serta fungsi-fungsi kelembagaan legislatif lainnya.
Selain Kompleks Legislatif, kawasan yudikatif dan lembaga negara lainnya juga termasuk dalam pembangunan Tahap II IKN, yang dimulai pada 2025 dan akan berlangsung hingga 2029.
Anggaran dan Skema Pembiayaan
Berdasarkan keterangan resmi dari Kementerian PUPR dan Otorita IKN, pembangunan tahap II direncanakan menggunakan anggaran sebesar Rp48,8 triliun, dari APBN selama periode 2025-2029.
Tambahan pembiayaan, akan berasal dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yang ditaksir mencapai Rp60,93 triliun.
Pada 2025, alokasi anggaran IKN dari APBN tercatat sebesar Rp6,3 triliun, yang mencakup pembangunan infrastruktur dasar, perumahan ASN, serta kelanjutan proyek tahap I yang belum selesai.

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.