Program Makan Bergizi Gratis

YLKI Dorong Pemerintah Evaluasi Program MBG dan Pemetaan Wilayah Prioritas

Tayang: Kamis, 2 Oktober 2025 05:42 WITA

Penulis: Rita Noor Shobah | Editor: Christoper Desmawangga

YLKI Dorong Pemerintah Evaluasi Program MBG dan Pemetaan Wilayah Prioritas

TRIBUNKALTIM.CO/RENATA ANDINI PENGESTI

PROGRAM MBG - Ilustrasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung di SMA PGRI Berau. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional kini menghadapi tantangan serius menyusul ribuan kasus keracunan yang menimpa siswa di berbagai daerah. Menanggapi hal ini, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rafika Zulfa, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, sekaligus pemetaan wilayah prioritas penerima manfaat.(TRIBUNKALTIM.CO/RENATA ANDINI)

Akibat pelanggaran tersebut, BGN mengambil tindakan tegas dengan menutup sementara SPPG yang tidak mematuhi standar operasional dan menimbulkan gangguan.

“Kami tutup sementara SPPG yang tidak patuh SOP, dan mereka harus melakukan mitigasi sebelum kembali beroperasi,” tegasnya.

Dengan meningkatnya jumlah kasus dan tantangan dalam pelaksanaan, berbagai pihak kini mendesak pemerintah untuk memperbaiki sistem pengawasan, memperjelas standar operasional, dan memastikan keamanan pangan bagi anak-anak penerima manfaat MBG.

Alokasi Dana MBG Capai Rp 217,8 Triliun Tahun Ini, Akan Naik Jadi Rp 268 Trilliun di 2026

Melansir laman resmi Badan Gizi Nasional, Kepala BGN, Dadan Hindayana menyebutkan total anggaran BGN tahun depan, ditetapkan sebesar Rp 268 triliun.

Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp 50,1 triliun dibandingkan pagu indikatif sebelumnya yang senilai Rp 217,8 triliun.

Hal ini diungkapkan Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan Komisi IX DPR RI, di Jakarta, Senin (15/9/2025).

"Ini berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran Menteri Keuangan dan Menteri PPN atau Kepala Bappenas, total anggaran tahun 2026 untuk Badan Gizi Nasional sebesar Rp 268 triliun. Jadi, meningkat Rp 50 triliun dari pagu indikatif."

"Jadi pada pagu indikatif kita akan mendapatkan Rp 217.860.184.715.000 menjadi Rp 268 triliun dan ini bertambah kurang lebih Rp 50.139.815.285.000," kata Dadan, Senin.

Pagu indikatif adalah estimasi atau prakiraan awal jumlah anggaran yang akan dialokasikan kepada kementerian atau lembaga, sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (Renja K/L) untuk tahun anggaran mendatang.

Angka ini belum final dan dapat berubah setelah melalui tahap evaluasi dan pembahasan lebih lanjut hingga menjadi pagu anggaran definitif.

Menurut Dadan, anggaran besar itu nantinya akan dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan kepada penerima manfaat anak sekolah sebesar Rp 34.492.076.463.000.

Kemudian untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita sebesar Rp 3.187.028.981.000.

Ada juga alokasi anggaran untuk belanja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp 3,9 triliun, digitalisasi MBG senilai Rp 3,1 triliun, serta promosi, edukasi, kerja sama, dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 280 miliar.

Dadan juga menyebut ada tambahan Rp 700 miliar untuk pemantauan dan pengawasan yang akan dilaksanakan oleh BPOM.

Sumber: Tribunnews