Dianggap Gagal, Benjamin Netanyahu di Ujung Tanduk, Oposisi Rapatkan Barisan Siap Jegal PM Israel

TRIBUNKALTIM.CO – Nasib Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu di ujung tanduk.

Posisinya saat ini sedang tertekan.

Situasi politik di Israel tengah mengalami gejolak serius menyusul ketegangan antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan sejumlah anggota kabinet keamanan.

Ketidaksepakatan ini dipicu oleh perbedaan pandangan terkait arah kebijakan militer Israel di Jalur Gaza, yang sejak 2023 terus memanas.

Baca juga: Angkuhnya Netanyahu, Ancam Bakal Balas Negara-negara yang Akui Palestina Usai Bertemu Trump

Sumber internal di Tel Aviv mengungkapkan bahwa beberapa pejabat tinggi menilai pendekatan Netanyahu terhadap Gaza terlalu agresif dan tidak disertai strategi diplomatik yang jelas.

Mereka menuding Netanyahu terjebak dalam keputusan militer tanpa rencana keluar yang konkret, sehingga memperpanjang penderitaan warga sipil dan memperburuk citra Israel di mata dunia.

Netanyahu sendiri tetap bersikukuh bahwa operasi militer harus dilanjutkan hingga “tujuan keamanan nasional sepenuhnya tercapai.”

Ia menolak tekanan internasional untuk melakukan gencatan senjata, dengan alasan bahwa jeda hanya akan memberi waktu bagi Hamas untuk memperkuat diri.

Ketegangan Internal Kabinet

Sikap keras Netanyahu justru memicu ketegangan di dalam kabinet.

Beberapa anggota Dewan Keamanan Nasional menilai bahwa isu keamanan digunakan sebagai alat politik untuk  mempertahankan kekuasaan di tengah menurunnya popularitas sang perdana menteri.

Rapat-rapat kabinet dilaporkan berlangsung dalam suasana tegang, bahkan beberapa kali terjadi adu argumen terbuka antara Netanyahu dan pejabat militer.

Baca juga: Pidato Prabowo di KTT PBB: Indonesia Akan Akui Israel Jika Palestina Diakui, Dukung Solusi 2 Negara

Menteri Pertahanan Yoav Gallant menjadi salah satu tokoh yang secara terbuka mengkritik strategi Netanyahu.

Ia menilai serangan tanpa rencana politik jangka panjang justru berisiko memperluas konflik dan merugikan posisi Israel di kawasan.

Sejumlah petinggi militer juga merasa frustrasi karena tidak diberi ruang untuk mengambil keputusan operasional secara independen.