Ada Rudy Mas'ud, Daftar 18 Gubernur yang Protes Menkeu soal Pemotongan Dana Transfer Daerah

Haris mengungkapkan, di Provinsi Jambi sendiri alokasi anggaran TKD berkurang dari sebesar Rp 4,6 triliun pada tahun ini menjadi Rp 3,1 triliun.

Pengurangan ini berasal dari dana alokasi khusus (DAU), dana bagi hasil (DBH), maupun anggaran tunda salur.

Dia khawatir kondisi ini bakal mempengaruhi kinerja pegawai pemda menjadi tidak maksimal. 

"Sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya. Apalagi bicara visi misi, yang penting roda pemerintahan jalan aja oke lah itu, ya kan? Artinya apa? Jangan sampai yang hak pegawai terganggu karena berdampak kepada kinerja daerah nantinya. Itu masalahnya," ungkapnya.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menambahkan, banyak kepala daerah yang baru dilantik yang membutuhkan anggaran untuk merealisasikan janji-janji kampanye mereka.

"Tentu kita berharap bahwa alokasi anggaran yang cukup itu bisa merealisasikan apa yang kita lakukan, apalagi hampir semua visi-misi kita itu juga
sejalan dengan astacita Bapak Presiden," kata Anwar.

Gubernur Kaltim, Rudy Masud Masih Optimis

Seusia bertemu Menteri Keuangan, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, menyampaikan optimismenya setelah berdiskusi langsung dengan Menkeu.

“Kita berdoa, Pak Menteri sedang menganalisis dan mengevaluasi data. Insyaallah akan ada APBN Perubahan yang segera disinkronkan,” ujarnya.

Rudy Masud mengungkapkan, sebelumnya Kaltim menerima Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp6 triliun hingga Rp7 triliun.  Namun, tahun ini alokasinya turun signifikan menjadi sekitar Rp1,6 triliun.

Ia menegaskan, daerah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim sudah sepatutnya mendapat perhatian dan porsi yang lebih besar dari pemerintah pusat.

“Kami sudah bertemu langsung, dan Bapak Menteri luar biasa. Beliau berpikir out of the box, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang menantang,” kata Rudy Masud memberikan sinyal positif terkait peluang peningkatan DBH bagi Kaltim.

Dalam pertemuan tersebut, hampir semua gubernur menyuarakan kekhawatiran yang sama.

Penurunan DBH dinilai berpotensi menghambat proyek strategis dan pembangunan di daerah.

Karena itu, pertemuan difokuskan untuk mencari solusi bersama, menyamakan visi kebijakan, dan memastikan alokasi anggaran dapat digunakan secara optimal.

“Program kerja kita tegak lurus dengan Asta Cita Bapak Presiden. Artinya, sukses pembangunan Kaltim juga merupakan bagian dari sukses pembangunan nasional,” katanya.