Respons Menkeu Purbaya saat Gubernur Sumbar Usul Gaji ASN Daerah Ditanggung Pusat

Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Para gubernur secara umum menyampaikan kekhawatiran serupa mengenai penurunan TKD 2026 dan dampaknya terhadap kemampuan daerah dalam melaksanakan program prioritas.

Mereka berharap pemerintah pusat menyiapkan langkah konkret untuk menjaga keberlanjutan fiskal daerah.

Menurut Purbaya, pemerintah pusat tetap berkomitmen mendukung kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan kapasitas pendapatan asli daerah (PAD) dan efisiensi belanja.

Namun, ia menegaskan bahwa model pembiayaan gaji ASN oleh pusat akan mengaburkan prinsip otonomi daerah yang menempatkan pemerintah daerah sebagai pengelola utama urusan birokrasi di wilayahnya masing-masing.

Tantangan Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal di Indonesia, yang telah berjalan sejak 2001, memberikan wewenang besar kepada daerah untuk mengelola anggaran, termasuk pembayaran gaji ASN.

Prinsip ini dirancang agar daerah dapat menyesuaikan kebijakan anggarannya dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Namun dalam praktiknya, banyak daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat karena keterbatasan PAD.

Penurunan TKD otomatis mempersempit ruang fiskal daerah, terutama bagi provinsi dengan kapasitas ekonomi terbatas seperti Sumatera Barat.

Dengan lebih dari 60 persen anggaran daerah terserap untuk belanja pegawai, kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan menjadi terbatas.

Usulan Mahyeldi mencerminkan tantangan klasik dalam hubungan keuangan pusat-daerah—antara kemandirian fiskal dan ketergantungan struktural pada pusat.

Beberapa pakar ekonomi menilai bahwa solusi jangka panjang bukan dengan mengalihkan beban gaji ASN ke pusat, melainkan dengan memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui reformasi pajak daerah, digitalisasi pendapatan, dan pengawasan belanja publik yang lebih ketat.

Dengan demikian, daerah dapat memiliki ruang fiskal yang lebih sehat tanpa harus bergantung pada intervensi pusat.

Harapan Keseimbangan Fiskal