Inflasi Sumut Tertinggi se-RI Disorot Kemendagri, Bobby Nasution Ungkap Sebab dan Langkah Cepat

TRIBUNKALTIM.CO - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti secara serius lonjakan inflasi yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, terutama di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2025, inflasi di Sumut tercatat sebesar 5,32 persen, menjadikannya yang tertinggi secara nasional.

Angka ini menunjukkan adanya kenaikan harga barang dan jasa yang signifikan dan telah dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam rapat pengendalian inflasi daerah di Jakarta, Senin (6/10/2025), menegaskan bahwa inflasi di atas 5 persen di satu provinsi sudah cukup memengaruhi daya beli masyarakat.

Baca juga: 10 Komoditas Penyumbang Tertinggi Inflasi di Kabupaten Berau September 2025

Ia mencontohkan Kabupaten Deli Serdang yang bahkan mencatat inflasi hingga 6,81 persen, tertinggi di tingkat kabupaten se-Indonesia.

“Bapak-Ibu sekalian, inflasi 5,32 persen dalam satu provinsi itu sudah terasa perubahan harganya bagi masyarakat. Kami mohon menjadi perhatian para gubernur, khususnya 10 provinsi tertinggi. Kabupaten, di situ kita lihat Kabupaten Deli Serdang 6,81 persen,” ujar Tomsi.

Secara sederhana, inflasi adalah kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam periode waktu tertentu.

Fenomena ini menyebabkan penurunan daya beli uang, artinya jumlah uang yang sama hanya mampu membeli barang dalam jumlah lebih sedikit dibanding sebelumnya.

Inflasi bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti meningkatnya permintaan yang tidak diimbangi pasokan (demand-pull inflation), kenaikan biaya produksi seperti bahan bakar atau upah (cost-push inflation), hingga bertambahnya jumlah uang beredar di masyarakat.

Dalam konteks rumah tangga, inflasi berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, cabai, dan bawang merah yang terus naik membuat pengeluaran meningkat, sementara pendapatan cenderung tetap.

Akibatnya, daya beli masyarakat menurun dan tingkat kesejahteraan pun tertekan.

Daftar 10 Provinsi dengan Inflasi Tertinggi dan Terendah

Berdasarkan data BPS yang dirilis 1 Oktober 2025, Kemendagri memaparkan 10 provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi dan terendah di Indonesia.

10 Provinsi dengan Inflasi Tertinggi per September 2025:

Sumatera Utara (5,32 persen)
Riau (5,08 persen)
Aceh (4,45 persen)
Sumatera Barat (4,22 persen)
Sulawesi Tengah (3,88 persen)
Jambi (3,77 persen)
Sulawesi Tenggara (3,68 persen)
Papua Pegunungan (3,55 persen)
Sumatera Selatan (3,44 persen)
Papua Selatan (3,42 persen)

10 Provinsi dengan Inflasi Terendah:

Gorontalo (1,99 persen)
Kalimantan Barat (1,94 persen)
Kepulauan Bangka Belitung (1,82 persen)
Kalimantan Timur (1,77 persen)
Sulawesi Utara (1,57 persen)
Papua Barat Daya (1,30 persen)
Lampung (1,17 persen)
Papua Barat (1,02 persen)
Papua (0,99 persen)
Maluku Utara (-0,17 persen)

Data tersebut menunjukkan kesenjangan yang cukup lebar antara provinsi dengan inflasi tinggi dan rendah.

Bahkan, Maluku Utara mencatat deflasi, atau penurunan harga secara umum, sebesar -0,17 persen, yang berarti daya beli masyarakat di daerah itu relatif lebih stabil dibandingkan provinsi lain.

Sorotan dan Teguran dari Kemendagri

Menurut Tomsi Tohir, lonjakan inflasi di berbagai daerah tidak semata-mata disebabkan oleh faktor eksternal seperti cuaca ekstrem atau gangguan distribusi, tetapi juga karena lemahnya pengendalian harga di tingkat daerah.

Ia menyoroti bahwa beberapa daerah yang seharusnya memiliki akses distribusi lancar justru memiliki inflasi tinggi.

“Kembali lagi, dari daftar-daftar itu masih terlihat ada kabupaten-kota yang berharap anugerah Tuhan Yang Maha Esa saja, usahanya tidak maksimal,” tegas Tomsi.

Ia juga menilai sebagian kepala daerah masih pasif dalam menangani kenaikan harga kebutuhan pokok, meskipun telah dilakukan ratusan kali rapat pengendalian inflasi.

Sebagai solusi, Kemendagri meminta para kepala daerah untuk turun langsung ke lapangan, terutama ke pasar-pasar tradisional, agar bisa melihat dan mengendalikan harga secara langsung.

“Kalau teman-teman Kepala Daerah turun ke pasar, dengan angka 6 persen ini tentunya sangat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Tomsi juga mengimbau kepala daerah agar mengevaluasi kinerja dinas terkait yang tidak bergerak cepat dalam pengendalian harga pangan. Ia menegaskan bahwa stabilitas harga adalah bentuk nyata pengabdian pemerintah kepada masyarakat.

Respons dan Rencana Aksi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution

Menanggapi sorotan Kemendagri, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan bahwa pihaknya akan bergerak cepat menurunkan angka inflasi di wilayahnya.

“Inflasi ini bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan tekanan yang dirasakan masyarakat di lapangan. Karena itu, kami ambil langkah cepat dan terukur agar harga-harga, terutama bahan pangan, bisa segera stabil,” ujar Bobby, Selasa (7/10/2025).

Bobby menjelaskan bahwa penyumbang utama inflasi di Sumut berasal dari kelompok bahan makanan (volatile food), seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam.

Untuk menekan laju inflasi, Pemprov Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah menyiapkan 11 langkah cepat yang akan dijalankan dalam tiga bulan ke depan.

Langkah-langkah tersebut antara lain:

Pembagian gratis komoditas penyumbang inflasi;
Program bundling beras SPHP harga murah dengan cabai merah;
Percepatan penyaluran bantuan pangan;
Operasi pasar murah;
Intervensi tata niaga dan rantai distribusi;
Sidak pasar dan pengawasan harga;
Monitoring distribusi bahan pokok;
Penguatan kerja sama antar-daerah untuk pasokan pangan;
Penugasan BUMD untuk mengelola cabai dan bawang merah;
Antisipasi kebutuhan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG);
Pembentukan toko pantau inflasi di sejumlah titik strategis.

“Masyarakat harus benar-benar merasakan dampaknya di lapangan,” tegas Bobby Nasution.

Selain itu, ia menerapkan strategi berbasis prinsip 4T, yaitu tepat lokasi, tepat komoditas, tepat sasaran, dan tepat waktu.

Prinsip ini memastikan kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya seremonial, tetapi berdampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Penguatan Produksi Lokal dan Sinergi BUMD

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menambahkan bahwa selain kebijakan jangka pendek, Pemprov juga tengah memperkuat kapasitas produksi pangan lokal dan memperbaiki rantai pasok dari hulu ke hilir.

Menurutnya, ketergantungan Sumut pada pasokan pangan dari luar provinsi menjadi salah satu penyebab fluktuasi harga yang tinggi.

 Oleh karena itu, pemerintah mendorong BUMD pangan daerah untuk bekerja sama dengan kelompok tani dan pemerintah kabupaten/kota guna menjaga kesinambungan pasokan.

“Dengan cara ini, kami ingin Sumut tidak lagi terlalu bergantung pada pasokan dari luar provinsi. Kalau produksi dan distribusi di dalam daerah kuat, harga akan lebih terkendali,” ujarnya.

Selain memperkuat produksi, Bobby Nasution juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk keterlibatan pelaku usaha, petani, dan masyarakat.

Pengendalian inflasi, kata Bobby, tidak bisa hanya mengandalkan operasi pasar, tetapi harus menjadi gerakan bersama.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kemendagri Tegur Bobby Nasution soal Lonjakan Inflasi di Sumut yang Tertinggi Se-Indonesia"

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Inflasi Sumatera Utara Tertinggi di RI Sentuh 5,32 Persen, Bobby Sebut Imbas Gejolak Harga Pangan

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Inflasi Sumut Tertinggi di Indonesia, Bobby Nasution Ngaku Telah Siapkan Sejumlah Langkah Cepat

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Inflasi Sumut Tertinggi Nasional, Bobby: Cermin Tekanan yang Dirasakan Masyarakat "