Sosok Hakim I Ketut Darpawan dan 12 Tokoh yang Ajukan Amicus Curiae di Sidang Praperadilan Nadiem

TRIBUNKALTIM.CO - Sejumlah fakta menarik terungkap dari Sidang praperadilan penetapan tersangka yang diajukan mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat, 3 Oktober 2025. 

Sidang yang dipimpin hakim I Ketut Darpawan itu diwarnai pembacaan Amicus Curiae oleh 12 tokoh antikorupsi, sebuah praktik yang belum lazim dalam praperadilan.

Dikutip dari undiknas.ac.id, Amicus Curiae, secara harfiah berarti “teman pengadilan,” atau 'Sahabat pengadilan" merujuk pada individu atau kelompok yang memberikan informasi atau pandangan hukum kepada pengadilan dalam sebuah kasus, meskipun mereka bukan pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut.

Peran utama Amicus Curiae adalah untuk memberikan pandangan hukum atau informasi yang relevan kepada pengadilan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat.

Mereka seringkali memberikan sudut pandang yang berbeda atau informasi tambahan yang mungkin tidak dipertimbangkan oleh pihak yang terlibat dalam kasus.

Baca juga: Nadiem Makarim Jalani Operasi, Kejagung Bantarkan Penahanan di Rumah Sakit

Nadiem mengajukan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pengadaan perangkat teknologi pendidikan tahun 2020–2022.

Penetapan tersebut dilakukan oleh Kejaksaan Agung, meski audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan tidak ditemukan mark-up atau pelanggaran harga dalam pengadaan Chromebook.

Kuasa hukum Nadiem menyebut penetapan tersangka cacat prosedur karena tidak disertai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan tidak menjelaskan secara rinci dugaan pidana yang dikenakan.

Daftar 12 Toko yang Mengajukan Amicus Curiae

Dua belas tokoh tersebut terdiri dari mantan pimpinan KPK Amien Sunaryadi dan Erry Riyana Hardjapamekas; advokat senior Arief T. Surowidjojo dan Todung Mulya Lubis; mantan eksekutif IBM Betti Alisjahbana; budayawan dan pendiri Tempo Goenawan Mohamad; Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid; mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman; mantan Dirut PLN Nur Pamudji; pegiat hukum Rahayu Ningsih Hoed; serta Arsil dan Natalia Soebagjo yang membacakan langsung isi pernyataan di persidangan.

Amicus Curiae yang dibacakan menyoroti kekosongan hukum acara dalam praperadilan, terutama terkait penetapan tersangka.

Arsil menyatakan, “Hakim praperadilanlah yang seharusnya dapat menguji apakah penilaian subyektif tersebut benar-benar beralasan atau tidak.”

Ia juga menekankan bahwa KUHAP tidak mengatur secara rinci tahapan pemeriksaan maupun bentuk permohonan praperadilan.

“Adanya kekosongan pengaturan prosedur pemeriksaan atau hukum acara praperadilan, terlebih praperadilan atas penetapan tersangka, memang sama sekali tidak disebut dalam KUHAP,” jelasnya.

Kritik juga diarahkan pada standar bukti yang digunakan Kejaksaan Agung.

Dalam kasus Tom Lembong, audit BPKP dijadikan dasar penetapan kerugian negara. 

Namun dalam kasus Nadiem, meski BPKP menyatakan tidak ada mark-up dalam pengadaan Chromebook, hasil audit tersebut tidak dijadikan dasar penetapan tersangka.

Baca juga: Mahfud MD Singgung soal Mens Rea dalam Kasus Laptop Chromebook, Nadiem Makarim Tetap Keliru

Kejagung: Penetapan Tersangka Dinilai Sah

Kejagung menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Nadiem Makarim telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Direktur Penyidikan Jampidsus, Nurcahyo Jungkung Madyo, dalam pernyataannya pada Kamis, 4 September 2025, menegaskan bahwa penyidik telah mengantongi minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, bahkan empat alat bukti telah diperoleh: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk.

Kejagung juga menyebut bahwa Nadiem telah diperiksa sebagai saksi sebanyak tiga kali sebelum ditetapkan sebagai tersangka, yakni pada 15 Juni, 23 Juni, dan 4 September 2025.

Dalam sidang lanjutan praperadilan pada Rabu, 8 Oktober 2025, Kejagung menyerahkan sekitar 90 bukti surat, termasuk dokumen pengadaan Chromebook dan hasil penyelidikan internal terkait proses tender dan realisasi anggaran.

Ahli hukum pidana dari Universitas Al-Azhar, Prof. Suparji Ahmad, yang dihadirkan oleh Kejagung, menyatakan bahwa laporan audit resmi dari BPKP bukanlah syarat mutlak untuk membuktikan kerugian negara dalam perkara korupsi.

“Selama sudah ada dokumen atau keterangan yang menunjukkan mekanisme perhitungan kerugian negara, itu sudah dapat memenuhi syarat formil untuk menetapkan tersangka,” ujar Suparji .

Suparji juga menegaskan bahwa praperadilan hanya menguji aspek formil seperti prosedur dan kewenangan, bukan substansi perkara atau pembuktian pidana. Ia menolak menjawab pertanyaan yang masuk ke pokok perkara, sesuai batasan hukum acara praperadilan.

Siapa I Ketut Darpawan?

I Ketut Darpawan lahir di Buleleng, Bali, pada 24 Mei 1980.

Dikutip dari Tribunnews.com di artikel berjudul Siapa I Ketut Darpawan? Hakim yang Fasilitasi Amicus Curiae 12 Tokoh di Sidang Praperadilan Nadiem, i Ketut Darpawan merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Udayana dan memulai karier sebagai hakim di PN Waingapu, NTT. 

Ia kemudian bertugas di PN Pasangkayu dan menjabat sebagai Ketua PN Dompu sebelum dipromosikan ke PN Jakarta Selatan pada April 2025.

Baca juga: Mahfud MD Yakin Nadiem Makarim Bersih dari Korupsi Tapi Tetap Punya Kesalahan di Kasus Chromebook

Dalam kariernya, Ketut pernah menangani perkara seperti gugurnya permohonan PK Silfester Matutina dalam kasus fitnah terhadap Jusuf Kalla (JK).

Ia menyatakan permohonan gugur karena dua kali tidak hadir, meski ada surat keterangan sakit.

Ketut menerima penghargaan Insan Anti Gratifikasi dari Mahkamah Agung pada Desember 2024.

Ia dan istrinya, Ni Kadek Susantiani, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua PN Raba Bima, menjalani karier kehakiman dengan pendekatan yang menekankan kesederhanaan dan integritas.

Sidang praperadilan Nadiem Makarim menjadi titik sorotan terhadap prosedur penetapan tersangka dan peran hakim dalam menguji objektivitas penyidik.

Pembacaan Amicus Curiae oleh 12 tokoh hukum menandai upaya kolektif untuk mendorong reformasi hukum acara praperadilan.

Peran hakim I Ketut Darpawan dalam memfasilitasi pembacaan ini menjadi bagian dari dinamika kelembagaan yang layak dicermati.

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram