Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Belasan Gubernur termasuk Rudy Mas'ud Protes Menkeu soal TKD, Mendagri: Jangan Resisten dan Pesimis

Belasan Gubernur seluruh Indonesia termasuk Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud protes Menkeu soal TKD. Mendagri minta jangan resisten dan pesimis

Penulis: Tribun Kaltim | Editor: Amalia Husnul A
DOK. Humas Kemendagri
PEMANGKASAN DANA TKD - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Peluncuran Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional 2025-2029 di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Selasa (7/10/2025). Belasan Gubernur seluruh Indonesia termasuk Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud protes Menkeu soal TKD. Mendagri minta jangan resisten dan pesimis. (DOK. Humas Kemendagri) 

TRIBUNKALTIM.CO - Belasan Gubernur dari seluruh Indonesia termasuk Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Masud ramai-ramai mendatangi Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa untuk memprotes kebijakan pemangakan dana transfer ke daerah (TKD).

Para Gubernur se-Indonesia termasuk Gubernur Kaltim, Rudy Masud ini menemui Menkeu Purbaya di kantornya, Selasa (7/10/2025) untuk mempertanyakan kebijakan pemangkasan dana TKD termasuk di dalamnya Dana Bagi Hasil (DBH). 

Usai para Gubernur termasuk Rudy Masud mendatangai Menkeu Purbaya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar Kepala Daerah tidak reaktif terhadap kebijakan pemangkasan dana TKD tersebut.

Tito Karnavian meminta Gubernur tidak pesimistis dan langsung resisten ketika anggaran TKD dipangkas.

Baca juga: Rincian Transfer Pusat ke Kaltim 2025 dan Rencana Penerimaan 2026, Pemprov Kalkulasi Ulang Anggaran

Mendagri juga meminta para gubernur untuk introspeksi diri, bahwa selama ini banyak terjadi pemborosan anggaran.

"Jangan kemudian menjadi pesimis, dan langsung resisten ketika melihat dampak.

Lihat juga faktanya, banyak terjadi pemborosan. Lihat juga faktanya, banyak juga yang terjadi tidak efisien, dan kemudian akhirnya jadi masalah hukum," ujar Tito di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (9/10/2025).

Tito mengatakan, akibat pemborosan anggaran, kepala daerah kerap terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Maka dari itu, Tito berpesan kepada para gubernur untuk memakai anggaran secara tepat sasaran.

"Kena OTT, masuk penjara, dan lain-lain. Efektifkan, efisienkan dulu. Tepat sasaran, efisienkan. Kalau ada masalah, nanti kita terbuka. Kita bicarakan. Termasuk, sudah ketemu (Menkeu) Pak Purbaya," katanya.

Tito menjelaskan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pun meminta gubernur untuk melakukan exercise terlebih dahulu atas anggaran yang dimiliki usai TKD dipangkas.

Nantinya, daerah yang betul-betul kesulitan pasti bakal dicarikan solusi.

"Pak Purbaya menyampaikan, exercise dulu. Silakan, nanti kita lihat daerah yang betul-betul kesulitan. Kira-kira begitu," imbuh Tito seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Efisiensi Anggaran: Kurangi Perjalanan Dinas, Rapat, Makan Berlebihan

Tito Karnavian menegaskan, "Jadi jangan melihat angka, kemudian dibandingkan dengan tahun ini, di tahun depan, angkanya berkurang, langsung kemudian bereaksi menyatakan 'kami kurang'. 

Entar dulu, lakukan dulu exercise untuk melakukan efisiensi." 

Halaman 1 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved