Anies Baswedan Kritik Jabatan Berdasar Koneksi, PSI: Ini Kolaborasi Bukan Bagi-bagi

TRIBUNKALTIM.CO - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya makin jauh dari prinsip meritokrasi, dengan menyebut banyak jabatan publik diberikan bukan karena kompetensi, melainkan karena koneksi. 

Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Komunikasi Publik PSI, Faldo Maldini, membantah tudingan tersebut dan menyebut kebijakan penunjukan pejabat sebagai bentuk kolaborasi yang menyesuaikan kebutuhan zaman, bukan sekadar bagi-bagi jabatan.

Sebelumnya Anies menyebut, jabatan publik tidak lagi ditentukan oleh kompetensi atau kemampuan, melainkan karena koneksi alias kedekatan politik maupun kepentingan kekuasaan, menyiratkan adanya praktik transaksional dalam birokrasi dan politik.

Baca juga: Respons Anies Baswedan Usai Prabowo Sebut tak Dendam Diberi Nilai 11 saat Debat Pilpres

Ia pun mempertanyakan, kapan Indonesia bisa menjadi negara maju jika banyak tugas publik yang diberikan kepada orang yang kompetensinya tidak sesuai.

Hal itu disampaikan Anies saat menjadi keynote speaker dalam Dialog Kebangsaan yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Rakyat Jawa Tengah di Ballroom UTC Semarang, Rabu (8/10/2025). 

“Banyak tanggung jawab publik hari ini diberikan bukan karena kompetensi, tapi karena koneksi. Kalau begini, kapan negeri ini bisa maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, bahkan di bawah standar?” tutur Anies, dilansir Kompas.com.

Ini adalah Kolaborasi

Menanggapi pernyataan Anies Baswedan tentang jabatan yang diberikan berdasarkan koneksi, Faldo Maldini memilih menyebut pemberian jabatan di pemerintahan Prabowo sebagai kolaborasi.

Menurut Faldo, pemerintah lebih sedang melakukan kolaborasi demi orientasi ke depan, tidak sekedar meritokrasi.

Ia bersikeras bahwa pemerintahan Prabowo memang memilih orang yang sudah memiliki kinerja yang tepat dalam mengisi jabatan publik.

Meritokrasi adalah sistem di mana kekuasaan, posisi, atau penghargaan diberikan berdasarkan kemampuan, prestasi, atau keahlian individu, bukan karena faktor seperti kelas sosial, koneksi, atau latar belakang.

"Narasi meritokrasi bukan koneksi, tapi kami kira ini soal kolaborasi, bahwa memang pemerintah ini sedang menyiapkan lompatan, bukan nostalgia masa lalu. Karena meritokrasi itu bukan hanya sekedar slogan," kata Faldo, dalam program Kompas Petang yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Sabtu (11/10/2025).

Baca juga: Di Munas PKS, Prabowo Tegaskan tak Dendam ke Anies Baswedan soal Nilai 11 di Debat Pilpres

Faldo pun balik menyindir Anies yang disebutnya pandai berbicara saja, dan menegaskan bahwa pemilihan jabatan di pemerintahan Prabowo diukur dari kinerja, bukan sekadar apa yang dikatakan.

"Kita melihat pemerintahan tidak hanya menilai orang dari seberapa banyak dia bicara atau pidato gitu. Kalau pidato, Pak Anies top lah gitu. Kalau ada lomba pidato tuh juara satu, tapi kan dari hasil kerjanya dan ukurannya adalah output kinerja," ujarnya.

"Siapa yang bisa eksekusi, siapa yang bisa selesaikan masalah, kalaupun tidak bisa ya kena evaluasi, kita lihat sudah empat kali reshuffle," tambahnya.

Kemudian, Faldo menunjukkan bagaimana meritokrasi dijalankan dalam pemerintahan Prabowo dengan menunjuk anak-anak muda di Kabinet Merah Putih.

Politisi muda kelahiran Padang, Sumatera Barat 9 Juli 1990 ini juga menyebut bahwa komposisi di Kabinet Merah Putih disusun dengan menyesuaikan kebutuhan, bukan sekadar hadiah.

"Tidak sedikit juga anak-anak muda diberi tempat di kabinet, ini bukti meritokrasi itu sedang dijalankan, bukan hanya sekedar dibicarakan," papar Faldo.

"Yang kedua, komposisi kabinet adalah soal kebutuhan, bukan hadiah. Jadi, setiap presiden itu berhak membentuk tim yang cocok dan itu sesuai dengan zamannya," sambungnya.

"Kita lihat, Pak Prabowo memilih yang bisa kerja cepat, loyal pada visi, dan paham lapangan. Jadi sekali lagi, ini bukan bagi-bagi jabatan, tapi bagi-bagi tanggung jawab," imbuhnya.

Baca juga: Tunjangan Rumah DPRD DKI Jakarta Rp 78,8 Juta per Bulan Diteken Anies Baswedan, Lebih Besar dari DPR

Faldo Maldini menegaskan pejabat dalam Kabinet Merah Putih di bawah komando Prabowo - Gibran ditunjuk sesuai kompetensinya dan beradaptasi dengan zaman, meski terbilang 'gemuk' lantaran terdiri atas 49 menteri dan 55 wakil menteri, ditambah kepala badan, kepala lembaga, staf khusus, serta utusan khusus lainnya.

"Karena memang tantangannya kan nggak sama setiap zaman. Dulu zaman Pak Jokowi, tantangannya X, zaman Pak Prabowo tantangannya Y, seperti geopolitik, ekonomi, teknologi," kata Faldo.

"Jadi, kabinet itu tidak dilihat dalam segi size [ukuran], tetapi dalam adaptivity-nya [kemampuan adaptasi], enggak bisa pakai kacamata masa lalu untuk masa sekarang," tandasnya.

PSI Partai yang Dukung Prabowo - Gibran

Sebagai informasi, PSI adalah salah satu partai yang mendukung pemerintahan Prabowo - Gibran, sejak tahap kampanye Pilpres 2024.

PSI sendiri dipimpin oleh putra bungsu Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sekaligus adik kandung Gibran, Kaesang Pangarep, yang duduk sebagai Ketua Umum.

PSI secara resmi mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo - Gibran saat masih menjadi calon presiden dan calon wakil presiden pada 24 Oktober 2023, melalui acara "Konser Pilpres Santuy: Ojo Rungkad" di Djakarta Theater, Jakarta.

Dalam momen tersebut, Kaesang Pangarep menyatakan, "Kami Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024." 

Dukungan ini berlanjut hingga saat ini di bawah pemerintahan mereka yang baru berjalan hampir setahun (sejak Oktober 2024).

Kaesang Pangarep kembali menegaskan dukungan penuh kepada Prabowo sejak PSI menggelar kongres di Solo, Jawa Tengah pada 19-20 Juli 2025,

"Kongres PSI 2025 di Solo telah menegaskan mendukung penuh kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo. Merah Putih kata Bapak Presiden Prabowo; Merah Putih kata PSI!" tegas Kaesang lewat keterangannya, Senin (1/9/2025).

Kaesang menekankan, DPP PSI akan mendukung penuh pemerintahan dan program dari Prabowo. 

"Program-program pro-rakyat dan pemberantasan korupsi merupakan program penting yang mendesak untuk terus dilanjutkan," ucapnya, dilansir Kompas.com. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Anies Baswedan Singgung Prabowo Bagi-bagi Jabatan karena Koneksi, PSI: Ini Kan Soal Kolaborasi.