Respons Istana soal Menkeu Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN

Untuk menutup kenaikan biaya tersebut, KCIC memperoleh pinjaman tambahan dari China Development Bank (CDB) senilai 230,99 juta dolar AS dan 1,54 miliar renminbi, atau total setara Rp 6,98 triliun.

Secara keseluruhan, total utang proyek ini mencapai Rp 116 triliun (sekitar 7,2 miliar dolar AS). Kondisi ini menekan kinerja keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan KCIC, yang masih mencatatkan kerugian pada semester I-2025.

Utang kereta cepat diselamatkan Danantara

Sebelummya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan lembaganya menyiapkan dua opsi untuk menyelesaikan utang proyek KCIC.

Opsi pertama yakni menambah penyertaan modal (equity), opsi kedua menyerahkan infrastruktur KCIC yang sudah terlanjur dibangun kepada pemerintah.

“Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua opsi ini yang kita coba tawarkan,” kata Dony di Jakarta dikutip dari Antara.

Dony menambahkan, meski proyek KCIC mempersingkat waktu tempuh dan meningkatkan mobilitas masyarakat antara Jakarta dan Bandung, kondisi keuangannya yang mencetak rugi triliunan sangat membebani kemampuan keuangan KAI.

“Tapi dari satu sisi kita juga memperhatikan keberlanjutan daripada KAI itu sendiri. Karena KCIC ini sekarang bagian daripada KAI, inilah yang kita cari solusi terbaik,” ujarnya.

Sementara itu Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, memastikan negosiasi restrukturisasi utang KCIC masih berlangsung antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China, termasuk dengan National Development and Reform Commission (NDRC).

“Iya, sedang berjalan (restrukturisasi) dengan pihak China, baik dengan pemerintah China (negosiasi) sedang berjalan,” kata Rosan dalam Investor Daily Summit 2025 pada 8 Oktober 2025.

Menurut Rosan, restrukturisasi yang sedang dibahas tidak hanya untuk meredam beban jangka pendek, tetapi juga memperbaiki struktur pembiayaan agar risiko serupa tidak terulang.

“Kita mau melakukan reformasi secara keseluruhan. Jadi begitu kita restrukturisasi, ke depannya tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini, seperti keputusan default dan lain-lain,” ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas dengan judul Istana Respons Purbaya yang Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN

Artikel ini telah tayang di Kompas dengan judul Bom Waktu Utang Kereta Cepat