Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Hasil Survei Poltracking dan Celios

TRIBUNKALTIM.CO - Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam satu tahun pertama masa jabatan mereka.

Survei menunjukkan bahwa mayoritas responden, yakni 78,1 persen, menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sementara itu, sebanyak 19,3 persen menyatakan tidak puas.

Baca juga: Hashim Djojohadikusumo Ungkap Ada Pihak yang Nekat Coba Suap Presiden Prabowo

“Ini adalah gabungan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Jadi 78,1 persen mengatakan puas, 19,3 persen tidak puas,” ujar Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yuda, dalam keterangannya, Minggu (19/10/2025).

Faktor Pendorong Kepuasan Publik

Hanta menjelaskan bahwa tingkat kepuasan publik dipengaruhi oleh sejumlah faktor positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Di antaranya:

• Kepemimpinan yang tegas dan berwibawa
• Bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran
• Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
• Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
• Kinerja pemerintahan yang dianggap terbukti
• Jaminan layanan kesehatan
• Stabilitas harga kebutuhan pokok
• Kondisi ekonomi yang relatif stabil
• Akses pendidikan yang semakin merata

Alasan Ketidakpuasan Sebagian Responden

Meski mayoritas responden menyatakan puas, masih terdapat 19,3 persen yang menyampaikan ketidakpuasan.

Menurut Hanta, alasan utama ketidakpuasan meliputi:

• Ketidakstabilan ekonomi
• Bantuan sosial yang dianggap tidak tepat sasaran
• Masih adanya kasus korupsi
• Harga kebutuhan pokok yang dinilai mahal
• Minimnya lapangan kerja
• Kinerja pemerintahan yang belum sepenuhnya terbukti

Metodologi Survei

Survei Poltracking Indonesia ini dilakukan pada 3–10 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.220 responden yang diwawancarai secara tatap muka.

Metode pengambilan sampel menggunakan teknik multistage random sampling, dengan margin of error sebesar ±2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca juga: Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Prabowo Sebut Berhasil 99,99 Persen

Hasil Survei Versi CELIOS

Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, lembaga riset ekonomi dan hukum Center for Economic and Law Studies (Celios) merilis hasil survei terbaru yang menggambarkan penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan.

Peneliti Celios, Galau D. Muhammad, menyebutkan bahwa hasil survei kali ini merupakan “rapor merah” bagi pemerintahan.

“Warna merah melambangkan rapor merah gitu ya. Jadi tidak ada cara lain untuk kemudian Pak Prabowo tidak berhenti di titik ini, harus melakukan evaluasi total, melakukan reshuffle kabinet, melakukan nomenklatur kementerian ini pangkas, dan merefleksikan dari data ini. Publik menunggu,” ujar Galau dalam paparan rapor kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Minggu (19/10/2025).

Evaluasi dan Rekomendasi Celios

Galau menilai bahwa Presiden Prabowo perlu mengambil langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan publik, antara lain melalui reshuffle kabinet secara besar-besaran dan pemangkasan nomenklatur kementerian.

Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 140 pejabat publik di Kabinet Merah Putih, terdiri dari menteri, wakil menteri, utusan presiden, hingga penasihat presiden. Jumlah tersebut dinilai terlalu gemuk dan tidak efisien.

“Tidak bisa tidak, pemerintah harus melakukan pemangkasan nomenklatur kementerian. Hal ini tergambar dari survei yang kami lakukan pada ekspert. 96 persen sepakat harus ada pergantian menteri, dan 98 persen sepakat harus ada pemangkasan nomenklatur kementerian,” jelas Galau.

Baca juga: Tanggapan 3 Menteri soal 1 Tahun Prabowo-Gibran: Stabil, Bekerja Tanpa Libur, dan Catatan Positif

Daftar pejabat yang dinilai perlu di-reshuffle

Berikut sepuluh pejabat yang dinilai perlu diganti menurut hasil survei Celios:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia
2. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana
3. Menteri HAM Natalius Pigai
4. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni
5. Menteri Kebudayaan Fadli Zon
6. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri
7. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan
8. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko
9. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto
10. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid

Hasil Survei dan Penilaian Publik

Survei Celios menunjukkan bahwa rata-rata nilai kinerja pemerintahan berada di angka 3 dari skala 10.

Angka ini menurun dibanding survei serupa saat 100 hari pemerintahan, di mana Prabowo memperoleh nilai 5 dan Gibran 3.

“Kalau diibaratkan nilai sekolah, angka 3 dari 10 ini jelas berada jauh di bawah standar kelulusan yang biasanya ada di kisaran 6 atau 7,” ujar Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar.

Survei melibatkan 1.338 responden yang terbagi dalam dua kelompok: masyarakat umum dan kelompok pakar.

Responden tersebar secara nasional, dari desa hingga perkotaan, mencakup beragam latar sosial dan demografis.

Metodologi dan Temuan Tambahan

Penilaian dilakukan dengan metode expert judgement. Survei melibatkan 120 jurnalis dari 60 lembaga pers yang mewakili berbagai desk pemberitaan, mulai dari ekonomi, sosial-politik, hukum dan HAM, hingga lingkungan. Survei berlangsung pada 30 September hingga 13 Oktober 2025.

Dari hasil agregasi:

• 29 persen responden memberi nilai 1 dari 10
• 14 persen memberi nilai 2
• 20 persen memberi nilai 3
• Hanya 2 persen memberi nilai 8
• Hanya 1 persen memberi nilai 9
• Tidak ada yang memberikan nilai sempurna

Sektor yang Dinilai Belum Tertangani

Sektor-sektor yang dianggap belum tertangani dengan baik antara lain:

• Penegakan hukum dan HAM (19 persen)
• Lingkungan (17 persen)
• Ekonomi dan pendidikan (masing-masing 14 persen)
• Kesehatan dan sosial (masing-masing 11 persen)
• Infrastruktur dan pertanian (masing-masing 7 persen)

Media Wahyudi Askar menegaskan bahwa hasil survei ini merupakan cerminan agregat dari suara publik.

“Agregasi rangkuman dari suara masyarakat yang kami lakukan lewat metodologi penelitian berkaitan dengan evaluasi kinerja ini,” paparnya.

Ia menambahkan bahwa survei ini merupakan bagian dari partisipasi publik dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan.

Dalam sistem demokrasi, presiden dan jajaran pemerintah adalah penyelenggara negara yang harus terbuka terhadap kritik dan masukan dari rakyat. 

Kritik bukanlah bentuk penentangan, melainkan cermin agar pemerintah dapat melihat kekurangan dan memperbaiki arah kebijakan. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan Kompas.com