Senin, 4 Mei 2026

Berita Nasional Terkini

Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Hasil Survei Poltracking dan Celios

Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, ini hasil survei Poltracking dan Celios.

Tayang:
Tim Dokumentasi Prabowo
HASIL SURVEI - Foto resmi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pada hari pelantikan, Minggu (20/10/2024). Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam satu tahun pertama masa jabatan mereka. (Tim Dokumentasi Prabowo) 

TRIBUNKALTIM.CO - Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam satu tahun pertama masa jabatan mereka.

Survei menunjukkan bahwa mayoritas responden, yakni 78,1 persen, menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sementara itu, sebanyak 19,3 persen menyatakan tidak puas.

Baca juga: Hashim Djojohadikusumo Ungkap Ada Pihak yang Nekat Coba Suap Presiden Prabowo

“Ini adalah gabungan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Jadi 78,1 persen mengatakan puas, 19,3 persen tidak puas,” ujar Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yuda, dalam keterangannya, Minggu (19/10/2025).

Faktor Pendorong Kepuasan Publik

Hanta menjelaskan bahwa tingkat kepuasan publik dipengaruhi oleh sejumlah faktor positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Di antaranya:

  • Kepemimpinan yang tegas dan berwibawa
  • Bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran
  • Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
  • Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
  • Kinerja pemerintahan yang dianggap terbukti
  • Jaminan layanan kesehatan
  • Stabilitas harga kebutuhan pokok
  • Kondisi ekonomi yang relatif stabil
  • Akses pendidikan yang semakin merata

Alasan Ketidakpuasan Sebagian Responden

Meski mayoritas responden menyatakan puas, masih terdapat 19,3 persen yang menyampaikan ketidakpuasan.

Menurut Hanta, alasan utama ketidakpuasan meliputi:

  • Ketidakstabilan ekonomi
  • Bantuan sosial yang dianggap tidak tepat sasaran
  • Masih adanya kasus korupsi
  • Harga kebutuhan pokok yang dinilai mahal
  • Minimnya lapangan kerja
  • Kinerja pemerintahan yang belum sepenuhnya terbukti

Metodologi Survei

Survei Poltracking Indonesia ini dilakukan pada 3–10 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.220 responden yang diwawancarai secara tatap muka.

Metode pengambilan sampel menggunakan teknik multistage random sampling, dengan margin of error sebesar ±2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca juga: Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Prabowo Sebut Berhasil 99,99 Persen

Hasil Survei Versi CELIOS

Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, lembaga riset ekonomi dan hukum Center for Economic and Law Studies (Celios) merilis hasil survei terbaru yang menggambarkan penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan.

Peneliti Celios, Galau D. Muhammad, menyebutkan bahwa hasil survei kali ini merupakan “rapor merah” bagi pemerintahan.

“Warna merah melambangkan rapor merah gitu ya. Jadi tidak ada cara lain untuk kemudian Pak Prabowo tidak berhenti di titik ini, harus melakukan evaluasi total, melakukan reshuffle kabinet, melakukan nomenklatur kementerian ini pangkas, dan merefleksikan dari data ini. Publik menunggu,” ujar Galau dalam paparan rapor kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Minggu (19/10/2025).

Evaluasi dan Rekomendasi Celios

Galau menilai bahwa Presiden Prabowo perlu mengambil langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan publik, antara lain melalui reshuffle kabinet secara besar-besaran dan pemangkasan nomenklatur kementerian.

Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 140 pejabat publik di Kabinet Merah Putih, terdiri dari menteri, wakil menteri, utusan presiden, hingga penasihat presiden. Jumlah tersebut dinilai terlalu gemuk dan tidak efisien.

“Tidak bisa tidak, pemerintah harus melakukan pemangkasan nomenklatur kementerian. Hal ini tergambar dari survei yang kami lakukan pada ekspert. 96 persen sepakat harus ada pergantian menteri, dan 98 persen sepakat harus ada pemangkasan nomenklatur kementerian,” jelas Galau.

Baca juga: Tanggapan 3 Menteri soal 1 Tahun Prabowo-Gibran: Stabil, Bekerja Tanpa Libur, dan Catatan Positif

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved