Pakar Sebut Wajar Nama Jokowi Ikut Terseret Terkait Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Begini Alasannya

TRIBUNKALTIM.CO - Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar meyakini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Satu hal yang menurut patut menjadi sorotan adalah adanya pemindahan kerjasama proyek dari Jepang ke China.

"Saya kira, penegak hukum termasuk di dalamnya KPK sedang bekerja secara diam-diam menyelidiki apakah memang ada peristiwa pidananya di situ," ujar Fickar saat menjadi narasumber dalam program On Focus yang diunggah di kanal YouTube Tribunnews, Kamis (23/10/2025).

Fickar menegaskan, fokus penyelidikan adalah apakah pemindahan mitra kerjasama memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. 

Baca juga: PSI Sebut Mahfud MD Sengkuni, Usai Rewel Soal Dugaan Korupsi IKN dan Kereta Cepat Whoosh

"Peristiwa pidananya, apakah ada yang diuntungkan atau apakah ada yang mendapat keuntungan dari dalam kebijakan memindahkan pilihan bisnis dari Jepang ke Cina? Nah, itu yang menjadi fokus perhatiannya," jelasnya.

Terkait dugaan terseretnya nama Presiden Joko Widodo dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Fickar menilai publik memiliki alasan menanyakan kemungkinan pemeriksaan keduanya.

Jokowi selaku presiden saat itu mengambil keputusan utama, sementara Luhut menjabat Menko Marves dan Ketua Komite Proyek KCJB berdasarkan Perpres No. 93 Tahun 2021.

"Yang jadi pertanyaan publik, apakah Pak Jokowi dan Pak Luhut harus diperiksa karena sudah memindahkan kerjasama kereta cepat dari tawaran Jepang ke China," ujar Fickar.

"Maksudnya adalah kedua orang ini diperiksa untuk menelusuri apakah dari pemindahan itu mereka mendapat keuntungan atau tidak, meski sampai hari ini belum terlihat kerugian negaranya?" katanya, seperti dilansir Tribunnews.com di artikel berjudul Whoosh dan Utang Rp116 Triliun, Pakar Yakin KPK Sedang Selidiki Dugaan Korupsi, Jokowi Terseret?.

Alih Kerjasama Whoosh dari Jepang ke China

Sebagai informasi, proyek kereta cepat merupakan gagasan dari Jepang yang muncul pada era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode 2014-2015.

Saat itu, melalui JICA (Japan International Cooperation Agency), Jepang sudah melakukan studi kelayakan atau feasibility study meski belum diputuskan pemerintah Indonesia.

JICA pun rela menggelontorkan modal sebesar 3,5 juta dollar AS sejak 2014 untuk mendanai studi kelayakan yang dilakukan bersama Kementerian Perhubungan dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (kini BRIN).

Namun, pada 2015, saat pemerintahan RI sudah beralih dari SBY ke Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), diputuskan akan dibuat proyek kereta cepat untuk rute Jakarta-Bandung.

Proyek ini pun seolah menjadi rebutan, karena tak hanya Jepang yang sudah berminat terlebih dahulu, tetapi China juga muncul sebagai tandingan.