Rocky Gerung: Jokowi Cemas Jika Kasus Korupsi Whoosh Dilanjutkan

"Publik menunggu kelanjutan kasus ini, kan tidak mungkin ini tiba-tiba dihentikan lagi karena permintaan khusus dari seseorang yang mulai terdesak atau karena transaksi baru terjadi antara Presiden Jokowi dengan Menteri Keuangan Perbaya," paparnya.

"Tetap ini isu yang akan jadi tagihan publik untuk diselesaikan karena skala korupsinya itu, kalau bisa diperlihatkan suatu waktu nanti itu betul-betul mencengangkan," tambah Rocky.

Baca juga: Ubedilah Badrun Tegaskan Akar Masalah Whoosh Bukan Negosiasi Utang, 5 Tokoh Perlu Diperiksa

Dengan demikian, kata Rocky, maka hal tersebut menjadi penanda bahwa Republik Indonesia ini ternyata masih menyimpan berbagai macam kasus besar.

Rocky mengatakan, hal-hal semacam ini harus segera diselesaikan secara hukum atau politik.

"Dan itu penanda pertama bahwa republik ini memang menyimpan berbagai macam kasus dan skandal sebetulnya, harus diselesaikan secara hukum atau secara politik," ujarnya.

Adapun, proyek pembangunan Whoosh dimulai pada 2016 dan pertama kali diuji coba gratis pada 2023. Meski diresmikan saat pemerintahan Jokowi, Whoosh pertama kali digagas di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada 2011 silam. 

Kemudian, pada 2015, baru Jokowi melanjutkan rencana tersebut dan menjalin kerja sama dengan China untuk membentuk PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai konsorsium proyek tersebut.

Sementara terkait dengan polemik Whoosh ini, Jokowi dalam keterangan barunya menyatakan bahwa Whoosh dibangun untuk mengatasi persoalan kemacetan di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung. 

Sebab, Jokowi menilai masalah kemacetan di wilayah itu sudah kronis sehingga menyebabkan kerugian ekonomi.

Selain itu, Jokowi juga mengatakan bahwa perhitungan kerugian dalam proyek Whoosh sudah diprediksi sejak awal. 

Namun, Jokowi optimistis dalam lima hingga enam tahun mendatang, seiring meningkatnya jumlah penumpang dan peralihan dari kendaraan pribadi, kinerja finansial proyek Whoosh akan membaik.

Pukat UGM Sebut Jokowi Harus Diperiksa

Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman mengatakan bahwa Jokowi harus diperiksa terkait isu dugaan korupsi Whoosh tersebut, karena dia merupakan pengambil kebijakan pembangunan proyek kereta cepat tersebut.

Selain itu, kata Zaenur, menteri-menteri di era Jokowi hingga kepala proyeknya juga harus turut diperiksa KPK untuk dimintai keterangan.

"Jelas (Jokowi harus diperiksa). Dari mulai pengambil kebijakannya ya, mulai dari Presiden, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan sampai kepada pelaksana proyeknya, semua harus diperiksa," kata Zaenur, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis.

Menurut Zaenur, semua dokumen yang berkaitan dengan pembangunan Whoosh ini juga harus diaudit untuk mengetahui ada atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi itu.