Ubedilah Badrun Tegaskan Akar Masalah Whoosh Bukan Negosiasi Utang, 5 Tokoh Perlu Diperiksa

Ringkasan Berita:

• Akademisi UNJ, Ubedilah Badrun, menyebut dugaan korupsi proyek Whoosh harus diusut tuntas. 
• Ia menyebut masalah utama bukan negosiasi utang, tapi buruknya tata kelola pemerintahan.
• Ubed menegaskan, 5 tokoh harus diperiksa, termasuk Presiden Joko Widodo dan, Luhut Binsar Pandjaitan.
• KPK telah menyelidiki dugaan mark up Whoosh sejak awal 2025 dan pastikan proses hukum masih berjalan tanpa kendala.

TRIBUNKALTIM.CO - Aktivis ’98 sekaligus akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menyoroti dugaan korupsi atau mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang dibangun pada era pemerintahan Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Ubed, persoalan utama proyek Whoosh bukan pada negosiasi ulang dengan China soal utang, melainkan pada buruknya tata kelola pemerintahan (good governance).

“Persoalan besar dari kereta cepat itu tidak adanya good governance, otomatis tata kelolanya buruk. Itu yang harus dibongkar,” ujarnya, dikutip dari kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Rabu (29/10/2025).

Ia menegaskan, bukan hanya pihak Danantara atau KAI yang perlu diperiksa.

Tim yang melakukan lobi ke China, termasuk Luhut Binsar Pandjaitan dan sejumlah pejabat lain, juga harus diperhatikan.

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Alasan Ragu Luhut Binsar Pandjaitan Terlibat Dugaan Korupsi Proyek Whoosh

“Jadi bukan cuma Danantara sama KAI. Perlu dicek juga siapa saja tim yang lobi ke China untuk restrukturisasi utang - Luhut dan kawan-kawan itu - yang mau mengubah jangka waktu pengembalian,” jelasnya, seperti dilansir TribunNewsmaker.com dengan judul 5 Sosok Disebut Ubedilah Harus Diperiksa soal Dugaan Korupsi Whoosh, Ada Jokowi hingga Luhut Binsar.

Menurut Ubed, memperpanjang masa pengembalian utang justru berisiko menambah beban negara.

“Kalau jangka waktunya diperpanjang, utang kita makin banyak. Beban negara pun makin panjang, belum lagi risiko fluktuasi dolar,” tambahnya.

Ubed menilai, negosiasi dengan China tidak menyelesaikan akar masalah.

Ia menegaskan bahwa inti persoalan adalah dugaan korupsi dalam tata kelola proyek Whoosh.

“Jadi bukan karena negosiasi ulang ke China lalu selesai perkaranya, tidak. Masalahnya adalah adanya tanda-tanda korupsi dalam proses pembangunan kereta cepat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti risiko menambah jangka waktu pengembalian utang, yang menurutnya justru akan membebani negara lebih lama.

"Perkaranya bukan di situ. Pertama, kalau nambahin jangka panjang, utang kita tambah banyak ya kan, panjang dan beban negara panjang begitu. Belum lagi nanti fluktuasi dolar dan lain-lain," tambah Ubed.

Menurut Ubed, negosiasi dengan China tidak akan menyelesaikan akar masalah.

Dugaan korupsi dalam proyek Whoosh adalah inti persoalan yang perlu diusut.