Selidiki Dugaan Mark-up Proyek Kereta Cepat Whoosh, KPK Minta Pihak yang Dipanggil Kooperatif

Ringkasan Berita:

• KPK selidiki dugaan mark-up proyek kereta cepat Whoosh
• KPK akan panggil pihak-pihak terkait proyek kereta cepat Whoosh

TRIBUNKALTIM.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau semua pihak yang dipanggil dalam penyelidikan dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) Whoosh untuk bersikap kooperatif.

Keterangan dari berbagai pihak dinilai penting agar proses hukum berjalan lancar dan progresif.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa penyidik membutuhkan informasi, data, dan keterangan yang lengkap guna memperkuat proses penyelidikan.

Baca juga: Rocky Gerung: Jokowi Cemas Jika Kasus Korupsi Whoosh Dilanjutkan

“Kami tentunya juga mengimbau kepada siapa saja pihak-pihak yang diundang dan dimintai keterangan terkait dengan perkara KCIC ini, agar kooperatif dan menyampaikan informasi, data, dan keterangan yang dibutuhkan,” ujar Budi dalam keterangannya, Senin (3/11/2025).

Budi menyebut, hingga saat ini pihak-pihak yang telah dipanggil menunjukkan sikap kooperatif dan membantu jalannya penyelidikan.

Hal ini dinilai positif untuk mempercepat proses pengungkapan kasus.

“Sejauh ini pihak yang dipanggil kooperatif dan membantu jalannya penyelidikan,” katanya.

Meski demikian, Budi menegaskan bahwa penyelidikan masih akan terus berlanjut.

Tim penyidik disebut masih menelusuri pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara ini.

“Dan tentunya ini masih akan terus bergulir, karena tim masih akan terus menelusuri pihak-pihak lain untuk mengumpulkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam tahap penyelidikan,” jelasnya.

KPK Selidiki Dugaan Mark-Up 

Sebelumnya, KPK melakukan penyelidikan terhadap dugaan penggelembungan anggaran atau mark-up proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh.

“Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat dihubungi wartawan, Senin (27/10/2025).

Asep belum menjelaskan lebih lanjut kapan penyelidikan dilakukan.

Baca juga: Purbaya Hingga Airlangga Ditugaskan Prabowo untuk Selesaikan Persoalan Kereta Cepat Whoosh

Sebab, KPK melakukan proses penyelidikan secara tertutup.

Awalnya, Mahfud MD mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan anggaran atau mark-up di proyek ini, melalui kanal YouTube pribadinya.

Mahfud menyebut, biaya per kilometer kereta Whoosh di Indonesia mencapai 52 juta dollar AS, atau jauh lebih tinggi dari perhitungan di China yang hanya sekitar 17-18 juta dollar AS.

 “Naik tiga kali lipat, ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana?" kata Mahfud dalam kanal YouTubenya, pada 14 Oktober lalu. “Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini," ujarnya.

Problem Whoosh

Proyek kereta cepat Whoosh saat ini menuai sorotan lantaran utangnya yang mencapai Rp116 triliun menjadi beban berat bagi BUMN Indonesia, terutama PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemimpin konsorsium PSBI.

Utang proyek Whoosh dinilai bagai bom waktu, membawa beban yang membuat PT KAI dan konsorsium BUMN yang terlibat kewalahan menanggung kerugian.

Proyek yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp19,54 triliun, dari biaya awal yang direncanakan 6,07 miliar dollar AS.

Baca juga: 7 Pernyataan Budi Arie soal Kereta Cepat Whoosh, Projo Dukung Penegakan Hukum Jika Ada Pelanggaran

Sehingga, total investasi proyek Whoosh mencapai 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp116 triliun.

Untuk membiayai investasi 7,2 miliar dollar AS pada proyek ini, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank.

Sementara sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu PT KCIC yang merupakan gabungan dari PSBI (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen).

Whoosh, yang notabene merupakan program yang dibangga-banggakan oleh Jokowi, jelas memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero).

Baca juga: Pengamat Ungkap Jokowi yang Pilih China dan Yakin Whoosh Tidak Rugi, Kini Purbaya Tolak Bayar Utang

Utang untuk pembiayaan proyek Whoosh membuat PSBI mencatat kerugian senilai Rp1,625 triliun pada semester I-2025.

Karena menjadi lead konsosrium PSBI, maka PT KAI (Persero) menanggung porsi kerugian paling besar, yakni Rp951,48 miliar per Juni 2025, jika dibanding tiga BUMN anggota konsorsium PSBI lainnya.

Sehingga, beban yang ditanggung PT KAI (Persero) begitu berat, baik dalam bentuk biaya operasional kereta cepat maupun pengembalian utang.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin bahkan menyebut besar utang proyek Whoosh ini bagai bom waktu, sehingga pihaknya akan melakukan koordinasi dengan BPI Danantara untuk menanganinya.

“Kami akan koordinasi dengan Danantara untuk masalah KCIC ini, terutama kami dalami juga. Ini bom waktu,” ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Purbaya Tolak Bayar Utang Pakai APBN

Menteri Keuangan RI (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan pembayaran utang Whoosh dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat menanggapi opsi yang disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.

Menurut Purbaya, proyek Whoosh tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mana saat ini sudah berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Danantara sendiri, kata Purbaya, sudah punya manajemen dan dividen sendiri.

Baca juga: Menkeu Purbaya Respons Pernyataan Jokowi Soal Whoosh tak Sekadar Cari Laba, Ada Betulnya Juga

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri," ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Purbaya juga mengungkap, Danantara sudah dapat mengantongi sebesar Rp80 triliun dari dividen dalam satu tahun. 

Sehingga, kata dia, seharusnya utang Whoosh bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.

"Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk dividennya. Jadi, ini kan mau dipisahin swasta sama government," tegasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Dulu Jadi Kebanggaan, Kini Jokowi Menghindar saat Ditanya Soal Whoosh yang Utangnya Rp116 Triliun

Artikel ini telah tayang di Kompas.com