Prabowo dan Purbaya Beda Respons soal Utang Whoosh, Pukat UGM Ingatkan Tak Sembrono Bayar Pakai APBN

Ringkasan Berita:

• Peneliti Pukat UGM peringatkan pemerintah soal risiko hukum jika membayar utang kereta cepat dari APBN
• Bayar utang kereta cepat pakai APBN dianggap bebani rakyat
• Proyek kereta cepat Whoosh didesak untuk diaudit secara menyeluruh

TRIBUNKALTIM.CO -  Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa beda respons soal pembayaran utang Whoosh, Peneliti dari Pukat UGM ingatkan pemerintah tidak sembrono bayar pakai APBN, Selasa (4/11/2025).

Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) memicu kritik publik. 

Salah satu kritik datang dari peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman, yang memberi peringatan serius terhadap rencana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup utang proyek tersebut.

Baca juga: Prabowo Ambil Alih Utang KCIC, Uang Rampasan Koruptor Bakal Dipakai Bayar Whoosh

Risiko Hukum Jika APBN Digunakan

Dalam dialog di program Kompas Petang (4/11/2025), Zaenur menegaskan bahwa penggunaan APBN untuk membayar utang proyek yang berbasis kerja sama antar-badan usaha (B2B) berpotensi menimbulkan masalah hukum di masa depan.

“Rencana untuk menggunakan APBN membayar utang korporasi B2B itu punya risiko hukum. Hati-hati, rezim kalau sudah berganti nanti bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu pemerintah jangan sembrono,” ujarnya.

Zaenur menekankan pentingnya kajian hukum mendalam sebelum keputusan diambil.

Menurutnya, legal due diligence harus dilakukan untuk memastikan apakah skema pembayaran menggunakan APBN sah secara aturan.

“Kalau secara langsung saya lihat tidak bisa. Secara tidak langsung melalui PMN, skema lain, atau penugasan mungkin bisa. Tetapi apapun itu, tetap menjadi beban rakyat,” jelasnya.

Baca juga: Presiden Pasang Badan soal Utang Proyek Kereta Whoosh, Prabowo: Saya Tanggung Jawab

Audit Kereta Cepat Secara Menyeluruh

Selain aspek hukum, Zaenur juga menyoroti perlunya audit menyeluruh terhadap proyek kereta cepat Whoosh, mulai dari tahap perencanaan hingga pembiayaan.

Audit ini, menurutnya, akan menjawab apakah masalah yang muncul berasal dari perencanaan buruk, proses pembangunan, atau bahkan potensi markup biaya.

“Kita tidak langsung menuduh ada korupsi, tapi semua baru akan jelas kalau ada audit. Dari situ bisa terlihat apakah persoalannya perencanaan yang buruk, pembangunan yang bermasalah, atau ada markup,” katanya.

Zaenur menilai pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru membicarakan soal bail out maupun rencana memperpanjang proyek hingga Banyuwangi sebelum hasil audit diumumkan secara transparan.

“Sebelum bicara soal bail out atau kelanjutan proyek ke Banyuwangi, terlebih dahulu harus diawali dengan audit menyeluruh agar pemerintah punya dasar kuat dalam mengambil kebijakan,” tuturnya.

Baca juga: Prabowo Siap Cicil Utang Whoosh Rp1,2 Triliun per Tahun, Perintahkan Kereta Cepat Sampai Banyuwangi

Beda Respon Prabowo dan Purbaya

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku setuju dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait misi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. 

Ia menilai proyek Whoosh memang tidak bisa dilihat semata dari sisi keuntungan finansial, melainkan juga memiliki misi besar dalam pembangunan regional. 

“Ada betulnya juga sedikit (pernyataan Jokowi). Karena kan Whoosh sebetulnya ada misi regional development juga,” kata Purbaya, dikutip dari acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025). 

Menurut Menkeu Purbaya, kehadiran Whoosh seharusnya mampu mendorong tumbuhnya ekonomi daerah di sekitar jalur kereta cepat tersebut. 

Namun, Purbaya menilai pengembangan kawasan di sekitar pemberhentian Whoosh masih belum maksimal. 

“Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin, di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan,” jelasnya. 

Baca juga: Pertemuan Prabowo dan Jonan Bahas Transportasi dan Diplomasi, DPR Ikut Bahas Polemik Whoosh

Pernyataan itu selaras dengan pandangan Presiden Jokowi yang menekankan bahwa proyek transportasi massal seperti Whoosh, MRT, LRT, dan KRL harus dinilai dari manfaat sosialnya. 

Jokowi menyebut proyek-proyek itu memberi social return on investment (SROI), seperti pengurangan kemacetan, penurunan emisi karbon, serta peningkatan produktivitas nasional.

Namun, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk membayar utang Whoosh. 

Menkeu Purbaya menilai proyek tersebut berada di bawah pengelolaan korporasi Danantara, sehingga tanggung jawab keuangannya juga berada di sana. 

“Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih,” ujarnya dalam Media Gathering Kemenkeu di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025). 

Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh terus-menerus menanggung risiko finansial dari proyek kerja sama yang dikelola secara bisnis. 

“Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government. Posisi saya sekarang yang saya tahu seperti mana saya belum disusunin sama mereka,” pungkasnya. 

Pemerintah Indonesia dan China telah menyepakati restrukturisasi utang proyek Whoosh dengan memperpanjang tenor hingga 60 tahun, untuk menekan beban pembayaran tahunan menjadi sekitar Rp2 triliun. 

Kesepakatan ini diharapkan bisa memperbaiki kinerja keuangan proyek tanpa membebani fiskal negara. 

Purbaya menilai, jika dikelola dengan baik, Whoosh bisa memberi manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional, sejalan dengan gagasan Jokowi.

Tak mengikuti langkah Purbaya yang menolak sama sekali pemerintah campur tangan utang Whoosh, Presiden Prabowo menegaskan bahwa dirinya akan bertanggung jawab penuh.

Ia menegaskan bahwa pemerintah telah mempelajari seluruh aspek proyek kereta cepat tersebut.

“Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Menurut Prabowo, Indonesia adalah negara yang mampu dan memiliki kapasitas ekonomi untuk membiayai proyek strategis seperti Whoosh.

“Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung tidak ada masalah itu. Jadi PT KAI gak usah khawatir, semua gak usah khawatir. Rakyat kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat,” ujarnya.

Prabowo menegaskan bahwa proyek seperti Whoosh harus dilihat dalam kerangka pelayanan publik, bukan semata perhitungan untung-rugi.

Baca juga: Prabowo Siap Cicil Utang Whoosh Rp1,2 Triliun per Tahun, Perintahkan Kereta Cepat Sampai Banyuwangi

“Whoosh itu semua public transport di seluruh dunia jangan dihitung untung rugi, hitung manfaat gak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligations,” tegasnya.

Ia juga menegaskan pentingnya subsidi negara untuk layanan publik termasuk transportasi sebagai bentuk kehadiran pemerintah.

“Tadi disampaikan oleh Menhub (Menteri Perhubungan) bahwa semua kereta api kita pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara,” ucapnya.

Prabowo mengatakan bahwa dana subsidi dan pembiayaan publik berasal dari pajak dan kekayaan negara, sehingga setiap rupiah harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan tanpa kebocoran.

“Darimana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat gak boleh dicuri karena akan kita kembalikan ke pelayanan untuk rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga mengingatkan agar isu terkait Whoosh tidak dipolitisasi.

“Jangan khawatir. Saya sudah sampaikan, semua saya sudah pelajari. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu. Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendang orangnya. Mungkin ada pihak-pihak yang ingin menimbulkan kecemasan rakyat. Enggak. Tenang-tenang aja,” pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Imbas Respon Prabowo Kontras dengan Menkeu Purbaya Soal Utang Whoosh, Pukat UGM Minta Hati-hati