PDIP Tanggapi Pernyataan Ahmad Ali Soal Jokowi yang Disebut Dimanfaatkan Mantan Partai

Ringkasan Berita:

• PDIP menepis tudingan Ketua Harian PSI Ahmad Ali yang menyebut Jokowi hanya dimanfaatkan partai, dengan menyatakan Ali tak paham sejarah hubungan Jokowi–PDIP.
• PDIP menilai pernyataan Ali hanya upaya mencari panggung dan merendahkan dialog publik.
• Guntur Romli bahkan menduga serangan Ali ke PDIP berkaitan dengan kasus KPK yang tengah membelitnya.

TRIBUNKALTIM.CO - PDIP merespons pernyataan Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, yang menyebut bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), hanya dimanfaatkan oleh mantan partainya.

Pernyataan ini disampaikan Ahmad Ali saat memberikan arahan dalam Rakorwil DPW PSI Sulawesi Tenggara di Kendari, Jumat (21/11/2025).

Menurut Ahmad Ali, Jokowi tidak pernah dihargai oleh PDIP setelah menjabat sebagai presiden, meski sebelumnya partai itu memanfaatkan posisinya untuk kepentingan politik.

Ia juga menyinggung peran Jokowi dalam memuluskan karier putranya, Kaesang Pangarep, di partai politik lain.

PDIP menilai pernyataan Ahmad Ali sebagai bentuk ketidaktahuan sejarah hubungan Jokowi dan partai.

Baca juga: Politisi Muda PDIP Kutai Barat Yelmianus Handian Selalu Ringan Tangan Bantu Warga

Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menegaskan mayoritas masyarakat sudah memahami sejarah tersebut, dan menyebut pernyataan itu sekadar upaya mencari panggung politik.

"Beliau (Jokowi) kemudian di partainya yang dulu diklaim sebagai partainya, tapi tidak pernah dihargai di sana. Hanya dimanfaatkan di tempat di partainya, digunakan jabatannya untuk kepentingan partainya. 

"Dipaksa untuk mendorong dia, siapa yang memaksa? Rakyat Indonesia yang memaksa partainya tersebut untuk kemudian mencalonkan dia menjadi gubernur. Kemudian mencalonkan dia menjadi presiden. Dan diperas, dimanfaatkan, dijadikan jabatannya dia untuk membesarkan dan menebalkan kantong mereka," katanya, dikutip dari Tribun Timur.

Pernyataan itu disampaikan Ahmad Ali buntut PDIP menuding Jokowi menjadi pihak yang menuduh tanpa dasar terhadap mantan Wali Kota Solo itu pada Pilpres 2024.

Selain itu, dia juga menyoroti soal Kaesang Pangarep bisa menjadi Ketua Umum PSI karena adanya peran Jokowi.

Kaesang merupakan putra bungsu dari Jokowi. Menurut Ahmad Ali, tak jadi masalah ketika orang tua memikirkan dan menitipkan putranya ke salah satu partai politik (parpol).

"Dan setelah selesai jabatannya, kemudian dituduh macam-macam. Apakah salah kalau kemudian beliau juga memikirkan putra-putranya? Apakah kemudian akan menitipkan kader-kadernya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, kader-kadernya, di partai? Yang sedangkan beliau sendiri, ketika menjabat jadi presiden, tidak pernah dihargai," tandas dia.

Baca juga: Kata-kata Ribka Tjiptaning soal Soeharto yang Bikin Dirinya Dipolisikan, PDIP Pasang Badan

Tak Tahu Sejarah Jokowi dan PDIP

Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengatakan pernyataan Ahmad Ali itu membuktikan bahwa dirinya tidak memahami sejarah antara Jokowi dan PDIP.

"Ya itu artinya dia tidak tahu sejarah. (Sejarah apa?) Sejarah Jokowi di partai," katanya kepada Tribunnews.com.

Andreas menganggap mayoritas masyarakat sudah mengetahui sejarah antara Jokowi dan PDIP.

Namun, dia tidak menjelaskan sejarah apa yang dimaksud. 

"Di republik ini sebagian besar orang tahu sejarah Jokowi dan PDI Perjuangan," jelasnya. Tolong ajarin dia lah (Ahmad Ali)," tegasnya.

Andreas menganggap pernyataan Ahmad Ali menunjukkan bahwa dirinya sedang mencari panggung.

Dia juga menilai mantan Wakil Ketua Umum NasDem itu telah merendahkan publik lewat pernyataannya tersebut.

"Kalau hanya mau cari muka, cari panggung dengan statement seperti ini, terlalu cetek. Merendahkan bobot dialog publik," tegasnya.

Baca juga: Candaan Politisi PDIP yang Membuat Bahlil Geleng-geleng Kepala, Singgung Posisi Wapres

Ahmad Ali Diduga Terima Order Serang PDIP demi Tak Terjerat Kasus

Terpisah, politikus PDIP lainnya, Mohammad Guntur Romli menganggap pernyataan yang dilontarkan Ahmad Ali adalah pesanan dari pihak tertentu agar dia tidak terjerat kasus korupsi.

Dia menyebut KPK pernah menyita uang, dokumen, dan jam tangan mewah pada Februari 2025 lalu.

"Sepertinya Ahmad Ali sedang menerima order untuk menyerang partai lama Jokowi, yang memecat Jokowi, agar dia aman dari kasus di KPK."

"Padahal KPK telah menyita uang tunai Rp3,49 miliar juga dokumen, barang bukti elektronik, tas, dan jam tangan mewah pada Februari 2025 lalu. Dengan itu (menyerang PDIP) sepertinya Ahmad Ali bisa aman dari KPK," jelas Guntur.

Berdasarkan catatan Tribunnews.com, KPK memang pernah menggeledah kediaman Ahmad Ali di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada 4 Februari 2025 lalu.

Penggeledahan itu terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.

Setelah penggeledahan tersebut, Ahmad Ali sempat dipanggil KPK pada 27 Februari 2025 tetapi mangkir.

Lalu, ia dipanggil lagi pada 6 Maret 2025.

Lalu, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan KPK, ada aliran dana ke Ahmad Ali serta Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno.

Adapun uang itu berasal dari pemberian izin tambang batu bara yang dilakukan Rita.

"Mengalir kedua orang tersebut, disitulah keterkaitannya, makanya kita kemudian dengan menggunakan metode follow the money, kita datangi ke sana uang-uangnya," ucap Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu.

Namun, hingga kini belum diketahui perkembangan dari penyelidikan yang dilakukan KPK terhadap Ahmad Ali.

Sementara, Rita sudah divonis 10 tahun oleh hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sejak tahun 2018. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kata PDIP usai Ahmad Ali Sebut Partai Lama Jokowi Cuma Manfaatkan dan Tak Hargai Eks Presiden.