Airlangga: WFH 1 Hari Dikaji untuk Efisiensi Energi dan Stabilitas Ekonomi

Ringkasan Berita:

• Airlangga Hartarto menyebut pemerintah mengkaji kebijakan WFH 1 hari per minggu untuk menghemat BBM dan efisiensi energi.
• Kebijakan ini direncanakan berlaku setelah Lebaran 2026, dengan kemungkinan diterapkan untuk ASN, swasta, dan daerah.
• Langkah ini bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan fiskal di tengah ketidakpastian global.

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah tengah mengkaji kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Wacana ini disampaikan oleh Airlangga Hartarto usai rapat bersama Prabowo Subianto.

Menurut Airlangga, kebijakan WFH dinilai mampu mengurangi mobilitas masyarakat secara signifikan, sehingga berdampak langsung pada efisiensi penggunaan energi.

Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam merespons ketidakpastian global, termasuk kenaikan harga minyak dan dinamika geopolitik.

Rencana penerapan WFH tidak hanya menyasar aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh sektor swasta dan pemerintah daerah.

Baca juga: Hemat Anggaran Hingga Puluhan Miliar, Pemerintah Berlakukan WFH 1 Hari Pasca-Lebaran 2026

Pemerintah saat ini masih mematangkan aspek teknis sebelum kebijakan tersebut diberlakukan secara luas.

Airlangga Hartarto menyampaikan hal ini seusai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," ungkap Airlangga dalam keterangan pers.

Ia menambahkan, pemerintah saat ini sedang mematangkan aspek teknis pelaksanaan kebijakan tersebut.

Penerapan WFH diharapkan tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga dapat diadopsi oleh sektor swasta serta pemerintah daerah.

Rencana implementasi kebijakan ini dijadwalkan mulai diberlakukan setelah Hari Raya Idul Fitri 2026.

Namun demikian, waktu pasti pelaksanaannya masih akan ditentukan lebih lanjut.

“Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang,” ucap Airlangga.

Baca juga: Alasan Pemerintah Siapkan Rencana WFH untuk ASN dan Swasta, Dibahas Usai Lebaran

Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika global, termasuk kenaikan harga energi dan komoditas.