Sekjen PDIP Hasto Soroti Kadernya, Bupati Malang yang Lantik Anak Jadi Kepala Dinas LH

Ringkasan Berita:

•  Bupati Malang HM Sanusi melantik anak kandungnya sebagai Kadis Lingkungan Hidup.
• Sekjen PDIP Hasto mengkritik langkah itu "kurang elok" dan minta fraksi menyoroti.
• Dzulfikar memahami kekhawatiran publik dan akan membuktikan kapasitasnya via kinerja.
• BKPSDM Malang membantah isu nepotisme, menegaskan seleksi berjalan profesional.
• Dzulfikar dinilai unggul berkat predikat S3 cum laude & penguasaan bahasa Inggris.

TRIBUNKALTIM.CO -  Bupati Malang HM Sanusi yang melantik anaknya, Ahmad Dzulfikar Nurrahman sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Pelantikan Ahmad Dzulfikar Nurrahman, anak Bupati Malang sebagai Kepala DLH menjadi sorotan.

Bupati Malang, HM Sanusi diketahui adalah kader Partai PDI-Perjuangan atau PDIP.

Polemik soal Bupati Malang, HM Sanusi yang melantik anaknya, Ahmad Dzulfikar Nurrahman sebagai Kepala DLH juga menjadi sorotan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. 

Baca juga: Profil dan Harta Kekayaan Anak Bupati Malang Jadi Kepala Dinas LH, PDIP: Lulusan Doktor Cum Laude

Menurut Hasto, pendidikan politik memang bisa dimulai dari lingkungan keluarga.

Namun, dia mengingatkan agar hal itu tidak dijadikan pembenaran untuk praktik yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

“Tetapi kita juga melihat bahwa pendidikan politik itu juga dimulai dari keluarga, tetapi prinsipnya jangan sampai ada praktik-praktik yang tidak adil.

Itulah yang dikritisi oleh PDI Perjuangan,” ujar Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Sabtu (18/4/2026). 

Hasto menilai langkah tersebut “kurang elok” dan meminta agar prinsip meritokrasi tetap ditegakkan dalam pengisian jabatan publik.

“Kalau orang Jawa itu bilang ‘kurang elok’ ya. Bapaknya bupati, anaknya kepala dinas,” kata dia.

Hasto mengatakan, pihaknya telah menerima informasi terkait polemik yang melibatkan kepala daerah dari partainya tersebut.

Minta Fraksi PDIP untuk Kritisi

Dia pun meminta Fraksi PDIP untuk mengkritisi kebijakan itu agar tidak menimbulkan praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan.

“Fraksi PDI Perjuangan kami minta untuk mengkritisi hal tersebut.

Karena bagaimanapun juga sistem meritokrasi itu harus dibangun. Kita nggak bisa mengedepankan hal-hal yang di luar meritokrasi tersebut,” kata dia seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.