Prabowo Subianto Kumpulkan Eks Menteri dan Bos BI Era SBY Bahas Krisis Ekonomi 2008

Ringkasan Berita:

• Prabowo mengumpulkan eks pejabat ekonomi era SBY, termasuk mantan Gubernur BI dan menteri, untuk membahas pengalaman menghadapi krisis 2008.
• Pemerintah mempelajari lonjakan inflasi dan pelemahan rupiah di masa lalu sebagai bahan mitigasi menghadapi tekanan ekonomi global saat ini.
• Usai pertemuan, Prabowo meminta penguatan regulasi finansial dan pengawasan prudensial perbankan nasional.

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah mantan pejabat ekonomi era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Pertemuan tersebut membahas pengalaman menghadapi krisis ekonomi global 2008 sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam mengantisipasi tekanan ekonomi ke depan.

Sejumlah tokoh yang hadir dalam pertemuan itu antara lain mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, mantan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta, hingga mantan Duta Besar RI untuk China Sudrajat.

Mayoritas tokoh yang diundang merupakan pejabat ekonomi yang bertugas pada periode 2004 hingga 2014.

Baca juga: Momen Prabowo hanya Melintas di Tengah Unjuk Rasa Guru yang Jadi Sorotan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut digelar khusus untuk meminta pengalaman para tokoh tersebut dalam menghadapi krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 silam.

"Dan dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008. Kebetulan mereka rata-rata di periodenya antara 2004 sampai 2014," ujar Airlangga setelah pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Menurut Airlangga, para tokoh senior tersebut membagikan data pembanding mengenai kondisi inflasi dan fluktuasi nilai tukar rupiah yang melonjak tajam pada masa lalu akibat krisis minyak dunia. 

Ia mengatakan pemerintah menggunakan catatan sejarah tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memetakan langkah mitigasi risiko ekonomi ke depan.

"Dalam pertemuan tersebut mereka menyampaikan beberapa catatan yang terjadi dan mereka mengatakan kalau di masa lalu inflasi kita di periode sekitar 17 persen dan juga terjadi perubahan nilai kurs akibat krisis minyak di tahun 2005 ada krisis minyak di mana harga minyak bisa naik sampai 140 dolar, ada pada waktu itu penyesuaian harga sehingga inflasinya bisa naik ke 27 persen," kata Airlangga.

Baca juga: Prabowo Ingin Indonesia Punya Mobil dan HP Sendiri: Jangan Jadi Pasar Negara Lain

Meski demikian, Airlangga menegaskan bahwa kondisi fundamental ekonomi makro Indonesia saat ini jauh lebih kokoh dibandingkan dengan situasi krisis di masa lalu.

Salah satu indikatornya terlihat dari angka depresiasi nilai tukar rupiah yang masih terjaga di level yang jauh lebih rendah.

"Nah, kalau kita cek dengan konteks hari ini relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat, dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya. Dan dari situ sebetulnya kita belajar bagaimana mengantisipasi dan apa yang diperlukan untuk menghadapi situasi-situasi ke depan," ucapnya.

Menindaklanjuti masukan para tokoh tersebut, Presiden Prabowo langsung menginstruksikan tim ekonomi pemerintah untuk memperketat pengawasan regulasi finansial.

Dijelaskan Airlangga, fokus utama jangka pendek adalah menjaga tingkat kehati-hatian perbankan nasional serta mengkaji penguatan struktur permodalannya.