Rupiah Melemah ke Rp17.876 per Dolar AS pada Perdagangan Siang 28 Mei 2026

Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih dianggap baik secara sosial, namun pasar meragukan kemampuan negara membiayainya dalam jangka panjang di tengah ruang fiskal yang semakin sempit.

Anton menyebut kenaikan belanja pemerintah hingga 21 persen menjadi perhatian pelaku pasar.

Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada dilema mempertahankan subsidi BBM saat harga minyak dunia meningkat.

“Kalau subsidi dilepas dan harga BBM naik, dampaknya pasti ke inflasi. Ketika daya beli turun, aktivitas ekonomi masyarakat ikut melambat. Itu yang dibaca pasar,” jelasnya.

Baca juga: Risiko PHK Makin Besar, Rupiah Terus Melemah ke Level Rp17.796 per Dolar AS

Kelas Menengah Paling Rentan

Sementara itu, Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Dr. Arie Sujito, S.S., M.Si., menilai kelompok kelas menengah menjadi pihak yang paling rentan menghadapi situasi saat ini.

Menurutnya, pelemahan rupiah bukan sekadar angka di pasar keuangan, tetapi ancaman nyata terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga.

Arie mengatakan, masyarakat kini mulai menghitung ulang pengeluaran, mengurangi konsumsi kebutuhan sekunder, hingga menunda berbagai rencana hidup karena biaya hidup terus meningkat.

Situasi tersebut, perlahan menimbulkan rasa tidak aman akibat menurunnya nilai tabungan dan kemampuan ekonomi keluarga.

“Kalau negara tidak memiliki kemampuan mengatasi secara cepat, dampaknya akan beruntun,” ungkapnya, mengutip ugm.ac.id.

Ia mengingatkan tekanan ekonomi berkepanjangan dapat berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas apabila masyarakat mulai kesulitan memenuhi kebutuhan primer.

Baca juga: Rupiah Kembali Anjlok ke Rp17.793 per Dolar AS, Tembus Rp18.000 Tinggal Menunggu Waktu?

Menurut Arie, kondisi tersebut bisa memengaruhi stabilitas sosial hingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

“Kalau sudah masuk ke kebutuhan primer itu akan punya dampak secara sosial,” jelasnya.

Arie juga menyoroti berkurangnya kapasitas fiskal daerah akibat menurunnya transfer anggaran dari pemerintah pusat.

Dampaknya mulai terasa pada sektor pelayanan publik seperti pendidikan dan pembangunan daerah yang mengalami keterbatasan pembiayaan.

Menurutnya, program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah sejauh ini belum sepenuhnya mampu menjawab tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat di lapangan.