Soroti Kunjungan Prabowo ke Luar Negeri, Ekonom sebut harus Diikuti Hasil yang dapat Diukur

Ringkasan Berita:

• Kunjungan luar negeri Presiden Prabowo disorot di tengah tekanan fiskal.
• Ekonom CORE nilai frekuensi lawatan terkesan inkonsisten dengan efisiensi.
• Kunjungan ke Prancis penting untuk kerja sama strategis dan pertahanan.
• Namun, setiap lawatan harus membuahkan hasil nyata dan terukur.
• Pemerintah perlu transparan menyampaikan capaian konkretnya ke publik.

TRIBUNKALTIM.CO - Di tengah kondisi fiskal yang dinilai semakin ketat dan upaya efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah, frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto belakangan menjadi sorotan publik 

Diketahui, terbaru Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Prancis.

Kunjungan Prabowo ke Prancis kali adalah lawatan yang ketiga. 

Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet perdebatan terkait lawatan luar negeri kepala negara seharusnya tidak hanya berfokus pada besaran biaya yang dikeluarkan, tetapi juga manfaat yang diperoleh Indonesia dari kunjungan tersebut. 

Baca juga: Bertemu Emmanuel Macron di Istana Elysee, Prabowo sebut Tahun Ini Saya sudah Tiga Kali ke Prancis

Yusuf menyebut kunjungan kenegaraan memang selalu membutuhkan anggaran besar di negara mana pun karena mencakup biaya operasional pesawat kepresidenan, pengamanan, akomodasi delegasi, logistik protokoler, hingga koordinasi diplomatik antarnegara. 

Jumat (29/5/2026) Yusuf mengatakan, “Secara prinsip, biaya besar bukan sesuatu yang aneh.

Namun sorotan publik kali ini bukan hanya soal nominal anggaran, melainkan soal frekuensi dan momentumnya yang dianggap terlalu berdekatan.”

Prabowo diketahui berkunjung ke Prancis, 28 Mei 2026. 

Sebelumnya Prabowo juga telah melakukan kunker ke Prancis pada 23 Januari dan 14 April lalu  

Frekuensi tersebut menjadi perhatian publik karena terjadi saat pemerintah tengah mendorong efisiensi belanja negara dan menghadapi tekanan terhadap ruang fiskal. 

Yusuf mengatakan dalam kondisi seperti saat ini, masyarakat cenderung memberikan perhatian lebih besar terhadap setiap pengeluaran pemerintah yang dianggap tidak langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari.

“Publik menuntut konsistensi. Jika kementerian diminta menghemat belanja dan masyarakat diajak berhemat, maka perjalanan tingkat tinggi yang terlalu sering akan mudah dipersepsikan sebagai bentuk inkonsistensi,” katanya.

Meski demikian, Yusuf menilai pemerintah memiliki argumentasi yang cukup kuat terkait pentingnya hubungan dengan Prancis.

Negara tersebut merupakan salah satu mitra strategis Indonesia, terutama dalam kerja sama pertahanan, teknologi, pendidikan, dan pengembangan industri pertahanan nasional.

Selain itu, kunjungan tersebut juga berkaitan dengan agenda diplomatik yang telah direncanakan sebelumnya serta tindak lanjut hubungan bilateral antara Presiden Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

“Dalam diplomasi internasional, menjaga kesinambungan hubungan antarpemimpin memang memiliki nilai strategis tersendiri,” ujar Yusuf.

Menurut dia, hubungan personal antar kepala negara sering kali memengaruhi kelancaran negosiasi investasi, kerja sama ekonomi, hingga proyek strategis jangka panjang.

Namun Yusuf menegaskan urgensi diplomatik tetap harus diikuti hasil yang dapat diukur.

Ia menilai keberhasilan kunjungan luar negeri tidak cukup dilihat dari jumlah pertemuan atau besarnya delegasi yang ikut, melainkan dari capaian yang diperoleh Indonesia.

“Pertanyaannya sederhana, apa yang benar-benar dibawa pulang dari setiap lawatan itu dan sejauh mana dampaknya bagi kepentingan nasional,” katanya.

Ia menambahkan jika tujuan utama kunjungan adalah memperkuat investasi dan kerja sama ekonomi, maka pemerintah perlu menunjukkan indikator yang jelas, seperti realisasi investasi, kontrak bisnis yang berjalan, penciptaan lapangan kerja, atau transfer teknologi.

Menurut Yusuf, transparansi mengenai hasil konkret setiap lawatan penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan pengeluaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

“Pemerintah sebaiknya tidak hanya menyampaikan bahwa lawatan dilakukan demi kepentingan nasional, tetapi juga menjelaskan secara rinci hasil konkret dari setiap kunjungan,” ujarnya.

Yusuf menilai posisi yang paling proporsional adalah mengakui adanya urgensi diplomatik dalam kunjungan ke Prancis, khususnya di bidang pertahanan dan teknologi, namun pada saat yang sama pemerintah tetap perlu menjelaskan manfaat ekonomi dan strategis yang diperoleh Indonesia dari setiap lawatan tersebut.

Baca juga: Bertemu Emmanuel Macron di Istana Elysee, Prabowo sebut Tahun Ini Saya sudah Tiga Kali ke Prancis

(*)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id.