Utang Alutsista Indonesia yang Capai Sekitar Rp 622 Triliun Disorot, Pengamat Desak 3 Prioritas

Ringkasan Berita:

• Utang alutsista Indonesia mencapai USD 34,8 miliar per 2026.
• Pengamat tekankan pentingnya efektivitas anggaran pertahanan.
• Prioritas pertama perkuat dukungan logistik alutsista eksisting.
• Prioritas kedua lengkapi kapal selam dan fregat untuk AL.
• Prioritas ketiga melengkapi persenjataan platform yang sudah ada.

TRIBUNKALTIM.CO - Utang pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia yang mencapai senilai 34,8 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 622 Triliun (kurs Rp17.881 per Dolar AS) menjadi sorotan.

Nilai pinjaman untuk alutsista Indonesia itu juga tercatat meningkat dibanding periode 2020–2024 yang mencapai 34,7 miliar dollar AS. 

Dalam diskusi Pengadaan Peralatan Pertahanan Berbasis Value for Money di Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (31/5/2026), pengamat pertahanan menilai utang alutsista Indonesia  perlu difokuskan pada tiga prioritas utama di tengah tekanan fiskal dan ketidakpastian ekonomi global.

Menurut Pengamat Pertahanan Alman Helvas Ali menyebut, besarnya anggaran alutsista tidak akan berdampak optimal jika tidak diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak bagi kesiapan operasional pertahanan nasional.

Baca juga: Daftar Alutsista yang Diserahkan Prabowo ke TNI, Lengkap Spesifikasi Jet Tempur Rafale

Langkah tersebut dinilai penting agar program modernisasi pertahanan tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.

Berikut tiga prioritas dalam pengadaan alutsista Indonesia:

1. Perkuat Dukungan Logistik Alutsista Eksisting

Prioritas pertama adalah pemenuhan Integrated Logistic Support (ILS) atau dukungan logistik terintegrasi bagi alutsista yang sudah dimiliki.

Komponen ini mencakup suku cadang, perawatan, dan dukungan operasional agar sistem senjata yang telah dibeli dapat berfungsi optimal dalam jangka panjang.

Alman mencontohkan sejumlah platform strategis seperti Rafale, Airbus A400M, hingga fregat Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) yang masih membutuhkan penguatan dukungan logistik.

“ILS itu artinya suku cadang, perawatan, dan lain-lain,” ujar Alman, Minggu (31/5/2026).

2. Penguatan Kapal Selam dan Kekuatan Laut

Prioritas kedua adalah penguatan kemampuan TNI Angkatan Laut, khususnya kapal selam dan fregat.

Meski Indonesia telah memesan kapal selam Scorpene dari Prancis, kapal tersebut diperkirakan baru siap beroperasi pada 2031–2032, sehingga terdapat kebutuhan jembatan kemampuan dalam jangka menengah.

“Artinya kita membutuhkan kapal selam baru yang mungkin bisa siap dalam waktu 2 sampai 3 tahun,” kata Alman.

Selain itu, penambahan fregat PPA dinilai penting untuk memperkuat struktur satuan kapal eskorta TNI AL.