Pengamat: Jokowi Masih Banyak Pengikutnya, Tapi Tidak Sekuat Dulu

TRIBUNKALTIM.CO - Status Joko Widodo sebagai Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kini menjadi sorotan tajam.

Peneliti senior BRIN, Lili Romli, menegaskan bahwa kejelasan posisi formal ini sangat krusial sebagai legitimasi hukum dan etika politik sebelum Jokowi memulai agenda safari politiknya keliling Indonesia ke berbagai daerah.

Tanpa adanya status pengurus yang terdaftar secara resmi, Lili memperingatkan bahwa setiap langkah politik Jokowi bersama PSI akan terus memicu spekulasi publik mengenai kapasitas dirinya.

Baca juga: Jokowi Dijadwalkan Safari Keliling Indonesia, Projo Bicara Soal Kehadiran di Sidang Ijazah

"Jika ingin safari politik atas nama PSI mestinya sudah menjadi pengurus resmi. Jika belum, publik akan bertanya safari tersebut dalam kapasitas sebagai apa: sebagai bapaknya Ketum PSI atau simpatisan PSI," ujar Lili, dilansir dari Kompas.com.

Lili berpandangan bahwa meski pengaruh politik Jokowi saat ini tidak sebesar saat masih menjabat sebagai presiden, ia tetap memiliki basis loyalis yang dapat memberikan keuntungan elektoral bagi PSI.

"Sebagai mantan Presiden tentu masih banyak pengikut dan loyalisnya. Bisa jadi, mereka akan memberikan dukungan. Namun demikian, dukungan tersebut tidak akan sekuat dan sebesar saat Jokowi menjadi presiden, akan ada penurunan," jelas Lili.

Hingga saat ini, teka-teki mengenai peresmian posisi Jokowi tersebut masih berlanjut.

Baca juga: Foto di Ijazah Jokowi, Profesor Hukum Pidana Sebut Tidak Identik

Ketua DPP PSI, Bestari Barus, memastikan bahwa proses pemberian jaket partai hanya tinggal menunggu waktu.

"Jadi ini hanya tinggal menunggu hari, tanggal, jam saja dan kesempatan ketua umum, kesempatan Pak Jokowi untuk kemudian yang disampaikan oleh Bu Grace kemarin, akan ada penjaketan. Ya, tunggu waktu saja sedikit lagi," kata Bestari. (*)