Komnas HAM Ungkap Indikasi Pelanggaran HAM di Program MBG, Natalius Pigai Bereaksi

Ringkasan Berita:

• Komnas HAM menemukan indikasi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan Program MBG, termasuk tata kelola, gizi, dan perlindungan tenaga kerja.
• Menteri HAM Natalius Pigai menolak temuan tersebut dan menegaskan MBG adalah bagian dari proses pembangunan untuk pemenuhan hak dasar.
• Program MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima pada 2026 sebagai strategi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia.

TRIBUNKALTIM.CO -  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan adanya indikasi kuat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 2025 ini bertujuan menyediakan makanan bergizi gratis bagi anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/6/2026), Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, menegaskan bahwa temuan awal menunjukkan masalah sistemik, mulai dari tata kelola yang salah sasaran, pengabaian standar gizi dan keamanan pangan, hingga eksploitasi tenaga kerja.

Baca juga: MBG Resmi Dihentikan Sementara Saat Libur Sekolah, Pemerintah Ungkap Alasan Evaluasi Total

Eksploitasi tenaga kerja merujuk pada kondisi pekerja yang dituntut bekerja panjang tanpa perlindungan memadai.

"Nah, berdasarkan temuan awal tersebut, Komnas HAM menemukan adanya indikasi kuat telah terjadinya pelanggaran HAM dalam pelaksanaan program MBG," kata Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, dalam konferensi pers di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Pangkal persoalan dari program nasional ini dinilai terletak pada dominasi peran Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertindak ganda sebagai regulator sekaligus pelaksana. 

Hal ini memicu lemahnya pengawasan dan ketidakjelasan pembagian wewenang antarinstansi. 

Komnas HAM menilai, penerapan program secara serentak membuat MBG kehilangan efektivitasnya karena gagal memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan, seperti masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Orientasi penyelenggaraan MBG juga menuai kritik tajam karena dinilai hanya berfokus pada pengejaran target kuantitas penerima manfaat, sementara esensi utamanya justru terabaikan. 

Baca juga: Terungkap di Sidang MK, Guru PPPK Digaji Rp 50 Ribu per Bulan hingga Jadi Ojol Imbas Anggaran MBG

Belum ada standar informasi kandungan gizi pada setiap menu, dan dampak program terhadap penurunan angka stunting belum terlihat secara signifikan.

"Memastikan penyelenggaraan MBG tidak hanya berorientasi pada pencapaian kuantitas penerima, tetapi lebih fokus pada pemenuhan kualitas gizi sesuai kebutuhan penerima manfaat, termasuk penyediaan informasi yang transparan mengenai kandungan gizi pada setiap menu MBG," tutur Uli.

Risiko Keracunan Pangan dan Kriminalisasi Kritik

Persoalan kuantitas di atas kualitas ini berimbas langsung pada aspek keselamatan pangan. 

Komnas HAM menyoroti minimnya transparansi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Banyak sekolah penerima manfaat tidak mengetahui apakah SPPG yang menyuplai makanan mereka telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). 

Ketiadaan standar keamanan pangan ini meningkatkan risiko keracunan secara masif.