Update Proyek IKN 2026, Desain Gedung DPR Disetujui Prabowo, Target Operasional 2028

Ringkasan Berita:

• Pembangunan Ibu Kota Nusantara dipercepat, fokus pada gedung legislatif dan yudikatif, target beroperasi penuh 2028
• Prabowo Subianto disebut sudah setujui desain final, jadi simbol baru pusat kekuasaan Indonesia
• Perpindahan ASN dan infrastruktur terus dikebut, ribuan pegawai disiapkan pindah.

TRIBUNKALTIM.CO, NUSANTARA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dipercepat dengan fokus pada penyelesaian kompleks legislatif dan yudikatif sebagai bagian dari upaya menjadikannya pusat pemerintahan yang utuh.

Langkah ini menandai tahapan penting dalam proses pemindahan fungsi ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ahmad Muzani, menyebut desain gedung parlemen dan lembaga yudikatif telah mendapat persetujuan dari Prabowo Subianto.

Pemerintah menargetkan seluruh fasilitas tersebut dapat beroperasi penuh pada 2028, sehingga IKN benar-benar berfungsi sebagai ibu kota negara.

Proyeksi operasional penuh seluruh lembaga tinggi negara ini ditargetkan tuntas pada 2028.

"Kami mendapatkan kepastian bahwa pembangunan gedung legislatif dan yudikatif telah disetujui Presiden dan prosesnya sudah berjalan. Harapannya, 2028 menjadi waktu yang tepat bagi IKN untuk difungsikan sepenuhnya sebagai ibu kota negara," ujar Muzani.

Baca juga: Pesona Subuh di IKN, Wisatawan Abadikan Momen Magis Istana Garuda

Revisi Desain

Sebelumnya, pembangunan kawasan parlemen dan yudikatif di IKN mengalami sedikit penyesuaian desain.

Muzani menjelaskan, revisi dilakukan setelah pemerintah melakukan studi banding ke tiga negara yang juga sukses memindahkan ibu kota, yakni Mesir, Turkiye, dan India.

Penyesuaian ini bertujuan agar arsitektur lembaga tinggi negara tersebut lebih mencerminkan tatanan kenegaraan Indonesia yang kokoh dan ikonik.

Fasilitas pendukung bagi anggota legislatif pun telah masuk dalam perencanaan teknis.

Untuk menampung 732 anggota parlemen, Otorita IKN menyiapkan skema hunian berupa apartemen dan rumah tapak (landed houses).

"Desainnya sangat bagus, sangat menggambarkan arsitektur tata negara kita. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini akan menjadi simbol kebanggaan bagi kita sebagai bangsa besar," tambah Muzani.

Baca juga: Sepak Bola Putri Mulai Tumbuh di IKN, 140 Siswi Turun ke Lapangan

Target Perpindahan dan Alokasi SDM

Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan, linimasa pembangunan kantor lembaga legislatif dan yudikatif dijadwalkan rampung pada 2027, atau paling lambat awal 2028.

Hal ini sejalan dengan target pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat lembaga yang dilakukan secara bertahap.

Berdasarkan rencana yang disusun bersama Kementerian PAN-RB, ditargetkan minimal 4.100 orang akan pindah ke IKN hingga 2028.

Saat ini, jumlah personel yang sudah berada di kawasan tersebut tercatat mencapai 4.200 orang.

"Timeline sudah disusun. Mulai tahun ini sampai 2028, minimal 4.100 personel baru akan pindah. Kantor-kantor lembaga ini ditargetkan selesai 2027, sehingga pada 2028 semua sudah siap difungsikan," jelas Basuki.

Baca juga: Perbaikan Jalan IKN PPU Dikebut, BBPJN Kaltim Targetkan Jalur Logistik Lebih Aman

Infrastruktur Pendukung

Selain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), fasilitas konektivitas juga menunjukkan progres yang pesat.

Bandara Internasional Nusantara yang kini sudah fungsional dinilai memberikan dampak besar terhadap percepatan logistik dan mobilitas pejabat.

Muzani, yang mendarat langsung di bandara tersebut, menyebut fasilitas ini sebagai infrastruktur yang mewah dan membanggakan.

Pembangunan fisik lainnya yang sudah terlihat signifikan meliputi:

• Istana Wakil Presiden: Tahap penyelesaian akhir.
• Kantor Otorita IKN: Sudah mulai digunakan sebagai pusat kendali operasional.
• Tempat Ibadah: Fasilitas publik yang sudah berdiri tegak mendukung kehidupan sosial di kawasan inti. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com