Jaksa Masuk Sekolah, Kejari Paser Bentengi Pelajar dari Narkoba dan Judi Online

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Kejaksaan Negeri (Kejari) Paser, Kalimantan Timur memberi perhatian serius terhadap maraknya kasus perundungan, penyalahgunaan narkotika hingga judi online di kalangan pelajar.

Sebagai langkah dalam merespon hal itu, Kejari Paser telah menjalankan program Jaksa Masuk Sekolah pada 7 Agustus lalu di SMP Negeri 02 Pasir Belengkong.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Paser, Erlando Julimar, mengatakan bahwa Jaksa Masuk Sekolah dirancang agar relevan dengan realitas hukum yang dihadapi kalangan remaja.

"Program Jaksa Masuk Sekolah ini, bukan sekedar memberi pemahaman hukum, namun juga sekaligus membentuk karakter siswa agar sadar hukum dan menjauhi perilaku menyimpang," terang Erlando di Tanah Grogot, Rabu (20/8/2025).

Baca juga: Kejari Penajam Paser Utara Mulai Laksanakan Program Jaksa Masuk Sekolah

Hal yang di fokuskan dalam program Jaksa Masuk Sekolah dari Kejari Paser yaitu sosialisasi bahaya narkoba dan judi online, yang belakangan banyak terjadi di lingkungan masyarakat.

"Masalah yang paling banyak dihadapi sekarang ini yaitu bahaya narkoba, praktik judi online dan penggunaan media sosial secara tidak bertanggung jawab," tambahnya.

Saat sosialisasi, sambung Erlando yaitu menyampaikan materi seputar profil Kejaksaan RI, pasal-pasal terkait narkotika dan perjudian, hingga proses hukum serta alur tindak pidana umum di Indonesia.

Ditegaskan, Jaksa Masuk Sekolah merupakan langkah preventif dari Kejari Paser dalam membentengi generasi muda dari pengaruh negatif lingkungan.

Baca juga: Program Jaksa Masuk Sekolah, Pelajar SMPN 4 Samarinda Antusias dan Aktif Bertanya Soal Kekerasan

"Harapan kami, siswa dapat tumbuh sebagai pribadi yang menjunjung tinggi keadilan dan taat hukum," imbuhnya.

Untuk jangka panjang, Erlando menginginkan agar program dari Kejari Paser dapat memperkuat hubungan antara Kejaksaan dan masyarakat.

"Tentu dengan pendekatan edukatif dan humanis, sehingga dapat membangun kepercayaan publik terhadap penegak hukum," pungkasnya. (*)