Swasembada Pangan Kaltim Terganjal Banyak Tantangan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Swasembada pangan di Kalimantan Timur (Kaltim) masih sebatas cita-cita, terlebih lagi ada niatan pemanfaatan lahan eks tambang.

Provinsi ini masih terus berupaya terlepas dari ketergantungan pasokan pangan dari daerah lain.

Menurut Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Siti Farisyah Yana, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. 

Mulai dari ekosistem, perencanaan, hingga kolaborasi berbagai pihak. Termasuk minimnya petani baru di Kaltim.

"Kaltim berbeda dengan Pulau Jawa yang ekosistem pertaniannya sudah jelas dan menjadi salah satu mata pencaharian utama masyarakat," ujar Siti Farisyah Yana, Sabtu (23/8/2025).

Baca juga: Wabup PPU Abdul Waris Belajar Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Sleman

Di Kaltim, pilihan pekerjaan lebih beragam dan lahan pertanian kerap berebut pemanfaatan dengan sektor lain seperti perkebunan, tambang, dan perumahan. Karena itu, diperlukan perencanaan yang matang.

Cetak sawah baru dan pemanfaatan lahan bekas tambang masih menjadi pertimbangan.

Untuk mengejar target swasembada, Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakilnya, Seno Aji, menggenjot program pencetakan sawah baru.

Yana mengungkapkan, DPTH Kaltim telah menginventarisasi 1.890 hektare lahan tidur yang disiapkan untuk dijadikan cetak sawah pada tahun ini. 

Rencana ini juga sudah masuk dalam dokumen Survei Inventarisasi Desain (SID) yang akan diusulkan ke pemerintah pusat.

Selain itu, opsi pemanfaatan lahan bekas tambang juga terbuka. Menurut Yana, peluang ini ada, namun tidak semua lahan bisa langsung digunakan.

"Lahan bekas tambang yang sudah direklamasi perlu diuji terlebih dahulu kesuburan dan kandungan mikroorganismenya," jelasnya.

DPTH Kaltim juga mendorong perusahaan tambang untuk memanfaatkan lahan pascatambangnya sebagai area pertanian, meski tidak semua perusahaan memiliki rencana pascatambang ke arah tersebut.

Yana menekankan, kolaborasi dengan pihak swasta menjadi terobosan untuk menambah angka lahan pertanian. Ia juga mengingatkan bahwa swasembada pangan tidak hanya sebatas produksi beras, tetapi juga mencakup sumber pangan lain seperti singkong dan jagung.

“Program peningkatan produksi pangan ini harus terintegrasi dengan sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi, diharapkan Kaltim bisa mewujudkan swasembada pangan,” tukasnya.