DPRD Balikpapan Setujui Perubahan APBD 2025 Jadi Rp4,75 Triliun, Berikut Rinciannya

TRIBUNKALTIM.CO,BALIKPAPAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur menyetujui Raperda perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dalam rapat paripurna di Gedung Parkir Klandasan Balikpapan, Selasa (26/8/2025). 

Keputusan ini ditetapkan setelah mendengarkan pendapat akhir fraksi dan pembacaan rancangan keputusan DPRD Balikpapan yang dipimpin Ketua Alwi Al Qadri.

Di mana kali ini dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Alwi Al Qadri menegaskan bahwa kesepakatan bersama sudah tercapai untuk segera dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur.

Baca juga: Gejolak di Pati jadi Contoh, DPRD Balikpapan Ingatkan Pemkot tak Bebani Warga

"Rancangan keputusan DPRD mengenai persetujuan bersama atas rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, saya nyatakan sah," tegas Alwi.

Persetujuan ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Dalam aturannya, rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama harus dikirimkan kepada gubernur untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Sekretaris DPRD Balikpapan, Arfiansyah, membacakan rincian perubahan APBD yang disetujui.

Ia menyebutkan bahwa total APBD Kota Balikpapan 2025 setelah perubahan mencapai Rp4.755.014.992.631,80.

Jumlah ini naik dibandingkan sebelum perubahan.

Dalam rincian yang disampaikan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) awalnya sebesar Rp1.301.282.969.500, kemudian bertambah Rp78.778.032.470,80, sehingga menjadi Rp1.380.061.001.970,80. 

Sementara pendapatan transfer yang semula Rp2.913.292.954.013 justru berkurang Rp47.578.550.211, sehingga totalnya menjadi Rp2.865.714.403.802.

Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, jumlah semula Rp4,5 miliar bertambah Rp12,5 miliar sehingga totalnya Rp17 miliar. 

Secara keseluruhan, jumlah pendapatan daerah yang semula Rp4.219.075.923.513 bertambah Rp43.699.482.259,80 menjadi Rp4.262.775.405.772,80.

Pada sisi belanja, terdapat penyesuaian signifikan.