Buka Ruang Dialog untuk Rakyat

Oleh: Sumarsono, Pemimpin Redaksi Tribun Kaltim

RAKYAT marah. 

Rakyat ingin dihargai, dan ingin diberlakukan adil. 

Gelombang aksi demo besar-besaran hingga berujung kerusuhan dan penjarahan terjadi di Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia. 

Massa yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat bergabung memprotes sejumlah kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.

Kemarahan rakyat terhadap wakilnya di DPR merupakan akumulasi dari berbagai isu yang menimbulkan ketidakpercayaan dan kekecewaan publik.

Isu-isu ini sering kali berkaitan dengan kebijakan, perilaku, dan kinerja para wakil rakyat yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. 

Di tengah kondisi ekonomi yang sulit bagi sebagian besar rakyat, gaya hidup mewah dan tunjangan fantastis para anggota DPR seringkali menjadi sumber kemarahan.

Baca juga: Kaltim Menolak Kekerasan, Para Tokoh Minta Aksi di DPRD Kaltim berlangsung Damai dan Bermartabat

Isu tentang kenaikan gaji, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, dan fasilitas mewah lainnya yang didanai oleh pajak rakyat menimbulkan rasa ketidakadilan yang mendalam. 

Publik merasa bahwa para wakilnya tidak berempati terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat.

Belum lagi pernyataan-pernyataan kontroversial, arogan, dan terkesan tidak empati terhadap penderitaan rakyat sering kali memicu protes. 

Yang lagi ramai, ada anggota Dewan yang mengeluarkan pernyataan yang dianggap menghina publik atau meremehkan kritik.

Perilaku tidak etis, seperti bermalas-malasan, tertidur saat rapat, atau sibuk berjoget di acara resmi, juga melukai perasaan masyarakat dan menambah daftar kekecewaan. 

Hal-hal inilah yang membuat rakyat merasa bahwa DPR tidak lagi menjadi "wakil rakyat" karena jarang mendengarkan aspirasi dari bawah.

Kinerja legislasi yang lambat, rapat yang sering tidak kuorum, dan fokus pada isu-isu internal alih-alih masalah rakyat, membuat publik merasa tidak terwakili. 

Aksi demonstrasi menjadi salah satu cara terakhir bagi rakyat untuk menyuarakan kekecewaan dan menuntut pertanggungjawaban dari para wakilnya. 

Di negara demokrasi, seperti Indonesia, unjuk rasa atau aksi demo dibenarkan dan dilindungi UUD 1945. 

Masalahnya adalah apakah ketika ada masyarakat yang demo, para wakil rakyat dan pemerintah bersedia menemui untuk dialog mendengarkan aspirasi, tuntutan atau harapan rakyat. 

Kran dialog harus dibuka, sehingga masyarakat yang sudah marah bisa menyampaikan uneg-uneg dan aspirasinya.

Manakala ruang dialog publik terbuka dengan melibatkan sebanyak mungkin perwakilan masyarakat melalui organisasi atau kelompok kepentingan, maka kebijakan yang rasional pasti akan diterima oleh rakyat.

Faktor kemampuan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama. 

Ketika rakyat sudah merasa tertekan oleh himpitan ekonomi dan berbagai kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat kecil, maka ketika ada momentum yang tepat untuk menyuarakan rasa keadilan, masyarakat akan terpanggil dengan kesadaran sendiri untuk ikut berusaha memperbaiki masa depan, memperbaiki Indonesia yang kita cintai bersama.

Mereka akan mudah terbawa oleh gerakan massa yang ingin menyuarakan rasa keadilan dan ingin merubah Indonesia menjadi lebih baik. 

Baca juga: Ini Daftar TK, SD, dan SMP di Balikpapan yang Belajar dari Rumah Saat Demo 1 September

Pengamanan Persuasif 

Situasi terkini, respon aparat keamanan terhadap penanganan unjuk rasa juga perlu mendapatkan perhatian.

Tidak bisa dilakukan secara represif tapi harus persuasif, sehingga suasana tidak tegang dan seperti berhadap-hadapan.

Kasus penggunaan gas air mata untuk membubarkan kerumunan harus benar-benar dikaji secara matang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). 

Penggunaan kendaraan taktis (rantis) yang sampai terjadi insiden menggilas pengemudi ojek online membuat massa marah.

Hal itu bisa memantik unjuk rasa yang lebih besar, dan kadang tidak terkontrol, sehingga terjadi pengrusakan kendaraan, gedung dengan cara dibakar. 

Harapannya semua itu tidak terjadi.

Karena kendaraan dinas, rumah dinas dibeli dan dibangun dari uang rakyat, melalui pajak yang dikumpulkan.

Kerusakan fasilitas publik yang terjadi di sejumlah daerah semoga tidak terulang. 

Hari ini, dua kota besar di Kalimantan Timur, yakni Samarinda dan Balikpapan akan berlangsung aksi demo yang melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan kelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahakam.

Aksi demo akan dipusatkan di depan DPRD dengan tuntutan kurang lebih sama dengan daerah lain.

Diimbau kepada semua komponen mahasiswa dan masyarakat yang menggelar aksi demo untuk sama-sama menciptakan rasa aman dan damai di semua wilayah Indonesia.

Tidak mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab yang nantinya akan merugikan masyarakat.

Yuk kedepankan dialog ketimbang aksi anarkis...

Baca juga: Demo di Balikpapan, Satlantas Polresta Terapkan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Jenderal Sudirman

(*)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram