Buka Ruang Dialog untuk Rakyat

Oleh: Sumarsono, Pemimpin Redaksi Tribun Kaltim

RAKYAT marah. 

Rakyat ingin dihargai, dan ingin diberlakukan adil. 

Gelombang aksi demo besar-besaran hingga berujung kerusuhan dan penjarahan terjadi di Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia. 

Massa yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat bergabung memprotes sejumlah kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.

Kemarahan rakyat terhadap wakilnya di DPR merupakan akumulasi dari berbagai isu yang menimbulkan ketidakpercayaan dan kekecewaan publik.

Isu-isu ini sering kali berkaitan dengan kebijakan, perilaku, dan kinerja para wakil rakyat yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. 

Di tengah kondisi ekonomi yang sulit bagi sebagian besar rakyat, gaya hidup mewah dan tunjangan fantastis para anggota DPR seringkali menjadi sumber kemarahan.

Baca juga: Kaltim Menolak Kekerasan, Para Tokoh Minta Aksi di DPRD Kaltim berlangsung Damai dan Bermartabat

Isu tentang kenaikan gaji, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, dan fasilitas mewah lainnya yang didanai oleh pajak rakyat menimbulkan rasa ketidakadilan yang mendalam. 

Publik merasa bahwa para wakilnya tidak berempati terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat.

Belum lagi pernyataan-pernyataan kontroversial, arogan, dan terkesan tidak empati terhadap penderitaan rakyat sering kali memicu protes. 

Yang lagi ramai, ada anggota Dewan yang mengeluarkan pernyataan yang dianggap menghina publik atau meremehkan kritik.

Perilaku tidak etis, seperti bermalas-malasan, tertidur saat rapat, atau sibuk berjoget di acara resmi, juga melukai perasaan masyarakat dan menambah daftar kekecewaan. 

Hal-hal inilah yang membuat rakyat merasa bahwa DPR tidak lagi menjadi "wakil rakyat" karena jarang mendengarkan aspirasi dari bawah.

Kinerja legislasi yang lambat, rapat yang sering tidak kuorum, dan fokus pada isu-isu internal alih-alih masalah rakyat, membuat publik merasa tidak terwakili.