DPRD Kutim Desak Kementerian Beri Feedback atas Efisiensi Anggaran Daerah

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, mendesak pemerintah pusat melalui kementerian terkait agar memberikan feedback atau timbal balik atas dampak efisiensi anggaran yang diberlakukan daerah pada APBD 2025.

Jimmi menegaskan, isu pemotongan dana transfer daerah hingga 50 persen akan sangat memengaruhi pembangunan di Kutai Timur, khususnya sektor infrastruktur yang masih menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.

"Kalau memang daerah ini diperintahkan untuk melakukan efisiensi di bidang infrastruktur tentu kita menekankan Kementerian terlibat langsung pembangunan infrastruktur yang ada di daerah," ucapnya, Selasa (9/9/2025).

Ia menilai, komunikasi yang kuat antara pemerintah daerah dan kementerian sangat dibutuhkan.

Baca juga: Dana Transfer Daerah Dipangkas, Kaltim Bisa Apa?

Hal ini untuk memastikan program pembangunan di Kutai Timur tetap berjalan meski ada kebijakan efisiensi.

Menurutnya, Kutai Timur masih memiliki banyak wilayah tertinggal yang membutuhkan perhatian.

Karena itu, ia berharap kementerian hadir langsung membantu pembangunan infrastruktur sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat.

"Mungkin efisiensi ini motivasi Pemerintah Pusat untuk agak sedikit kurang percaya terhadap daerah sehingga melakukan efisiensi itu," imbuhnya.

Baca juga: Dana Transfer ke Daerah Dipangkas, Langkah Pemprov Kaltim untuk Gratispol Pendidikan dan Kesehatan

Meski begitu, Jimmi tetap berharap agar kementerian tidak hanya berhenti pada kebijakan efisiensi, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam pembangunan di Kutai Timur agar dampaknya tidak terlalu membebani daerah.

Selain itu, ia mendorong Pemkab Kutim untuk terus menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Upaya ini, menurutnya, dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat.

Salah satu yang ia soroti adalah optimalisasi sektor pajak dan retribusi, termasuk kendaraan bermotor.

Baca juga: Daftar Proyek Jalan Kaltim yang disebut Pemprov akan Tetap Jalan Meski Transfer ke Daerah Dipangkas

Banyak kendaraan di Kutai Timur, katanya, masih menggunakan plat luar daerah.

"Upaya kita mendorong mereka agar memakai plat Kutai Timur, sehingga otomatis NPWP dan sebagainya mengarah ke daerah Kabupaten Kutai Timur," pungkasnya. (*)