Warga PPU Tuntut Penyelesaian Pembebasan Lahan Tol 5B IKN

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM – Suasana memanas terjadi di depan Kantor Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Rabu (10/9/2025), saat ratusan warga dari berbagai kelurahan menggelar aksi unjuk rasa.

Aksi ini menyoroti dua tuntutan utama yakni penyelesaian ganti rugi lahan terdampak proyek Tol 5B Ibu Kota Nusantara (IKN) dan desakan pemecatan ajudan pribadi Bupati Mudyat Noor yang bernama Eko

Massa yang mulai berdatangan sejak pagi hari tampak membawa berbagai spanduk dan poster, salah satunya bertuliskan tegas: "Pecat Eko", lengkap dengan ilustrasi karakter sebagai latar belakang.

Seruan massa pun terdengar lantang, mengecam sosok ajudan tersebut.

"Pecat Pak Eko! Ia ajudan Bupati!" teriak salah seorang demonstran dalam orasinya.

Baca juga: Tak Kunjung Ditemui Bupati, Warga PPU Sempat Bersitegang dengan Aparat

Menurut para pengunjuk rasa, Eko dianggap sebagai "tembok penghalang" yang selama ini menghambat komunikasi langsung, masyarakat dengan Bupati Mudyat Noor.

Banyak warga mengaku gagal bertemu atau menyampaikan aspirasi mereka karena ditahan di level ajudan.

Masalah Lahan Tol Segmen 5B IKN Jadi Puncak Kekesalan

Tak hanya masalah komunikasi yang membuat masyarakat geram.

Akar utama aksi ini adalah kekecewaan atas proses pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional Tol 5B yang menjadi bagian dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Warga mengeluhkan proses ganti rugi yang dianggap tidak adil, tidak transparan, dan cenderung lamban.

Beberapa mengaku lahannya telah digunakan, namun hingga kini belum menerima kompensasi yang layak.

Padahal lahan itu telah mereka tempati turun temurun, dengan memegang surat keterangan sebagai bukti kepemilikan mereka.

"Kami sudah sabar. Tapi lahan kami digunakan tanpa kejelasan ganti rugi. Kami butuh keadilan!" ujar Sariah warga dari Kelurahan Pantai Lango.

Bupati Tak Hadir, Wakil Bupati Turun Tangan