APBD Balikpapan 2026 Dipatok Rp3,83 Triliun, Fokus pada Layanan Publik dan Infrastruktur

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan menyampaikan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan, Jumat (12/9/2025). 

Wakil Walikota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan bahwa APBD 2026 disusun berdasarkan kerangka ekonomi makro daerah serta kebijakan fiskal yang telah ditetapkan.

Pendapatan Daerah pada APBD 2026 direncanakan mencapai Rp3,83 triliun. 

Komposisi pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1,58 triliun, pendapatan transfer Rp2,25 triliun, serta lain-lain pendapatan sah Rp4,5 miliar.

Baca juga: DPRD Balikpapan akan Evaluasi Proyek RDMP demi Cegah Tunggakan Gaji Pekerja

Dari PAD, rincian mencakup pajak daerah Rp1,33 triliun, retribusi daerah Rp171,83 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp24,01 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp52,16 miliar.

Sementara itu, pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat Rp1,87 triliun dan transfer antar daerah Rp373,68 miliar. 

Angka tersebut merupakan proyeksi dari tahun sebelumnya yang akan disesuaikan kembali setelah terbitnya Peraturan Presiden tentang Rincian APBN 2026 serta alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk belanja daerah, Pemerintah Kota Balikpapan mengalokasikan Rp4,28 triliun pada tahun 2026.

Belanja tersebut difokuskan pada peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Selain itu, pembangunan infrastruktur perkotaan juga menjadi prioritas, termasuk pengendalian banjir, penyediaan air bersih, serta transportasi publik.

Program prioritas lain mencakup penguatan ekonomi lokal berbasis UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang bersinergi dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara. 

Pemerintah Kota juga mengarahkan anggaran untuk mendukung ketahanan pangan melalui pembangunan pasar induk dan stabilisasi harga kebutuhan pokok.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono Hormati Aspirasi Aliansi Balikpapan Bergerak, Minta Tak Anarkis

Tidak hanya itu, penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital juga menjadi fokus belanja daerah.

"Pemerintah Kota juga berupaya memenuhi belanja mandatory spending dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)," tegas Bagus. 

Meski demikian, lanjut dia, APBD 2026 disusun dalam kondisi berimbang.