5 Daerah dengan Penduduk Paling Banyak Tak Punya Jaminan Kesehatan di Kalimantan Timur

TRIBUNKALTIM.CO - Jaminan kesehatan adalah sistem perlindungan kesehatan agar memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang sudah membayar iuran atau yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. 

Di Indonesia, jaminan kesehatan dirancang agar setiap individu — tanpa memandang latar belakang ekonomi — tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan saat dibutuhkan.

Namun di beberapa wilayah, terutama daerah terpencil atau dengan kesulitan ekonomi, masih banyak penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan resmi.

Padahal tanpa perlindungan ini, masyarakat rentan menghadapi konsekuensi berat jika terkena penyakit — dari kewajiban membayar pengobatan hingga risiko menunda perawatan karena takut biaya tinggi.

Baca juga: 5 Daerah dengan Anak Tak Punya Akta Kelahiran Terbanyak di Kalimantan Timur

Fungsi jaminan kesehatan sangat vital, antara lain:

- Memberikan akses ke layanan klinik, rumah sakit, obat, dan tenaga medis tanpa harus membayar penuh di muka. 

- Melindungi keluarga dari risiko finansial akibat sakit tiba-tiba, rawat inap atau biaya pengobatan berat.

- Memastikan bahwa kesehatan bukan menjadi hak istimewa, melainkan hak dasar yang bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. 

- Menunjang produktivitas dan kesejahteraan: warga sehat bisa bekerja/fungsi lebih baik, anak bisa sekolah, orang tua tidak terbebani biaya kesehatan yang tinggi.

Situasi Pemilik Jaminan Kesehatan di Kalimantan Timur Tahun 2024

Menurut publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur 2024 oleh BPS (berdasarkan Susenas Maret 2024), persentase penduduk di Kaltim yang tidak memiliki jaminan kesehatan adalah 12,21 persen.

Artinya lebih dari satu dari sepuluh orang belum terlindungi dalam hal kesehatan secara administratif — mereka tidak tercakup dalam BPJS Kesehatan, tidak mendapat jamkesda, tidak memiliki asuransi swasta ataupun jaminan dari perusahaan.

Ini menunjukkan tantangan masih cukup besar, terutama di daerah-daerah dengan akses sosial, ekonomi, atau administrasi yang lebih sulit.

BPS dalam publikasi-nya membedakan beberapa jenis kepemilikan jaminan kesehatan:

- BPJS Kesehatan — bagian dari Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Termasuk di dalamnya peserta yang iurannya ditanggung pemerintah (PBI) maupun yang mandiri. (rata-rata pemilik 82,49 persen)

- Jamkesda — program jaminan kesehatan yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk membantu masyarakat yang belum atau tidak tercover sepenuhnya oleh program pusat. (rata-rata pemilik 0,44 persen)

- Asuransi Swasta — program non-pemerintah yang menyediakan layanan kesehatan berdasarkan premi atau kontrak dengan penyedia layanan kesehatan swasta. (rata-rata pemilik 0,98 persen)

- Asuransi Perusahaan/Kantor — jaminan kesehatan yang diperoleh individu karena hubungan kerja/pegawai; perusahaan menyediakan fasilitas atau kontrak asuransi kesehatan bagi karyawannya. (rata-rata pemilik 5,82 persen)

Baca juga: 5 Daerah dengan Penduduk Kawin Tapi Tak Punya Buku Nikah Terbanyak di Kalimantan Timur

Berikut lima kabupaten/kota yang memiliki persentase penduduk paling tinggi yang tidak memiliki jaminan kesehatan:

1. Kabupaten Berau (23,94 persen)

Kabupaten Berau menempati posisi teratas dengan persentase penduduk tanpa jaminan kesehatan sekitar 23,94 persen — hampir satu dari empat orang di daerah ini belum punya perlindungan resmi kesehatan.

Angka ini jauh melebihi rata-rata provinsi (12,21 persen), menunjukkan bahwa ada kesenjangan besar.

Faktor penyebab kemungkinan adalah geografis (daerah terpencil), rendahnya kesadaran tentang program kesehatan, serta ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi iuran atau administratif pendaftaran.

2. Kabupaten Kutai Timur (19,02 persen)

Kutai Timur berada di urutan kedua dengan hampir 19,02 persen penduduk tanpa jaminan kesehatan.

Angka ini menunjukkan bahwa meski banyak warga memiliki akses ke fasilitas kesehatan, masih ada bagian signifikan populasi yang belum masuk dalam sistem jaminan.

Akses administratif, jarak ke fasilitas kesehatan atau kantor pendaftaran, serta informasi/program pemerintah yang belum merata kemungkinan menjadi tantangan.

3. Kabupaten Kutai Kartanegara (16,47 persen)

Kutai Kartanegara menampilkan angka sekitar 16,47 persen penduduk tanpa jaminan kesehatan.

Tempat ini masuk dalam daftar atas karena proporsi yang cukup tinggi, artinya meskipun kabupaten ini relatif lebih berkembang dibanding beberapa daerah terpencil, masih banyak orang yang belum terlindungi.

4. Kota Samarinda (11,29 persen)

Di ibu kota provinsi, Kota Samarinda persentase “tidak punya jaminan” sekitar 11,29 persen, masih cukup tinggi meski lebih rendah dibanding kabupaten-kabupaten terpencil.

Ini menunjukkan masalah bukan hanya soal akses geografis, tetapi juga urgensi administratif, kemampuan membayar iuran (terutama mandiri), dan kemungkinan adanya kelompok yang belum terdata atau enggan bergabung.

5. Kabupaten Paser (10,40 persen)

Kabupaten Paser memiliki sekitar 10,40 persen penduduk yang tidak punya jaminan kesehatan.

Meskipun lebih rendah dibanding empat daerah sebelumnya, angka ini juga menandakan bahwa sekitar satu dari sepuluh penduduk di Paser hidup tanpa perlindungan kesehatan formal, yang bisa jadi rentan terkena beban penyakit dan biaya mahal.