Dampak Guru di Kutai Barat Mogok Mengajar, Para Orangtua Pelajar Mulai Resah

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR - Aksi mogok mengajar yang dilakukan para guru ASN (aparatur sipil negara) di Kutai Barat, Kalimantan Timur juga mendapat tanggapan dari para orangtua pelajar.

Tanpa ingin mengomentari persoalan yang terjadi, para orangtua wali pelajar sangat menyayangkan aksi ini. Karena yang dirugikan adalah anak-anak mereka di sekolah.

"Anak saya tidak sekolah hari ini. Katanya libur. Tadi diinformasikan mau belajar online dari rumah, tapi ternyata tidak ada juga," ujar Maria, salah satu orangtua siswa SMP N 1 Barong Tongkok, Kalimantan Timur pada Kamis (18/9/2025).

Dia mengaku, khawatir pelajaran anaknya akan tertinggal, jika aksi ini akan terus berlanjut. Dirinya pun berharap aktivitas belajar mengajar kembali normal.

Baca juga: Alasan Ribuan Guru SD-SMP Negeri di Kubar Mogok Kerja, Kesetaraan TPP dengan ASN Struktural Disorot

"Apalagi tidak lama lagi ulangan. Kasian anak-anak," keluhnya.

Ditanya tanggapannya atas persoalan yang dihadapi guru, wanita itu mengaku tidak tahu.

"Saya tidak mau mengomentari, yang bukan wewenang saya. Yang jelas anak-anak bisa belajar kembali dengan baik, itu saja harapan saya," pungkasnya.

Saat ribuan guru di Kutai Barat (Kubar) melakukan aksi mogok mengajar. Secara serempak para pendidik ini menghentikan aktivitas belajar mengajar di sekolah.

Pemicu utama aksi ini, karena tuntutan mereka agar ada penyetaraan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tak kunjung dipenuhi pemerintah daerah. 

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi Theo Trinita, mengatakan, aksi serempak oleh para guru se Kutai Barat ini merupakan babak akhir dari kekecewaan para guru.

Baca juga: 4 Fakta Ratusan Guru Kubar Mogok Kerja karena TPP Dipotong, Kami tak Minta Lebih, Disamakan Saja

Mereka merasa tidak diperlakukan adil. Pemberian TPP tidak disamakan dengan ASN di struktural Kutai Barat.

"Kami menuntut penyetaraan. Kami tidak meminta lebih, disamakan saja, kami sudah bersyukur. Namun selama ini apa yang kami terima, TPP ASN struktural lebih tinggi dari kami guru," ungkapnya.

Tak hanya meminta kesetaraan pemberian TPP, dalam aksi ini para guru juga menolak keras adanya pemotongan TPP di masa mendatang.

Lanjutnya, langkah mogok kerja terpaksa ditempuh karena berbagai upaya mediasi sebelumnya tidak membuahkan hasil. 

Mulai dari rapat dengar pendapat dengan DPRD, pertemuan langsung dengan Bupati, hingga forum problem solving yang digelar di Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ) bersama pihak terkait, tuntutan tetap tidak mendapat jawaban meyakinkan.

Baca juga: Ribuan Guru Kutai Barat Mogok, Murid Habiskan Waktu dengan Bermain