DPRD Kaltim Soroti Pemangkasan APBD, Proyeksi Rp4,6 Triliun Terpangkas

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa proyeksi APBD Perubahan 2025 dan APBD Murni 2026 berpotensi mengalami pemangkasan signifikan, bahkan lebih dari 50 persen. 

Kebijakan efisiensi transfer dana dari pemerintah pusat disebut menjadi faktor utama yang akan berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam membiayai program prioritas.

Ditemui Tribunkaltim.co pada Selasa (23/9/2025) malam usai rapat paripurna ke-37, Hasanuddin Masud yang akrab disapa Hamas menyampaikan bahwa pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap Nota Penjelasan Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 cukup kritis.

Tujuh fraksi mempertanyakan besaran pemotongan yang akan memengaruhi APBD Kaltim, baik dalam perubahan 2025 maupun murni 2026.

Pasalnya, data menunjukkan bahwa dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalami penurunan tajam.

Baca juga: Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani: Keterlambatan Pencairan Beasiswa karena Anggaran Baru Dimasukkan APBD-P

Pada 2024, TKD tercatat Rp919,9 triliun, turun menjadi Rp848,52 triliun di 2025, dan diperkirakan hanya Rp693 triliun pada 2026, meskipun sedikit naik dari proyeksi awal Rp650 triliun pasca pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya.

“Pandangan fraksi ya masing-masing sudah menyampaikan, sudah kita simak dan dengar bersama. Pada prinsipnya ya memang ada masukan-masukan buat pemerintah. Saya rasa itu wajarlah. Tapi ternyata memang ada pemotongan APBD,” kata politisi yang akrab disapa Hamas tersebut.

Pasca penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025-2026, Pemprov dan DPRD Kaltim menyepakati Perubahan KUA-PPAS 2025 sebesar Rp21,74 triliun, naik dari Rp20,95 triliun. 

Namun, pendapatan transfer menyusut dari Rp9,86 triliun menjadi Rp9,27 triliun, dan KUA-PPAS 2026 ditetapkan Rp21,35 triliun dengan transfer Rp9,33 triliun.

Hamas memperkirakan pemotongan hampir Rp4,6 triliun untuk dua tahun anggaran tersebut.

Baca juga: APBD-P Balikpapan 2025 Disahkan, Defisit Rp 492 Miliar Ditutupi dari Pembiayaan Daerah

Hitungan kasarnya, total keseluruhan dana transfer yang diterima Kaltim pada APBD-P 2025 dan murni 2026 jika dijumlah mencapai Rp18,6 triliun, kemudian dipotong 75 persen, maka jumlahnya Rp4,65 triliun.

Hitungan ini, jika mengacu pada proyeksi pemotongan 75 persen yang pernah diungkapkan Ketua DPRD sendiri, maka angkanya mendekati proyeksi.

“Rp4,6 triliun ya sekitar kurang lebihlah ya. Nanti kita coba tanya ke Pak Gubernur pastinya. Tapi hitungan saya tidak sampai lebih Rp5 triliun untuk APBD yang 2025 ke 2026 ya. Tapi ini berdampak terhadap APBD karena Rp4,6 triliun itu besar ya. Setara APBD dua kabupaten barangkali ya,” kata Hamas.

Dampak proyeksi kehilangan Rp4,6 triliun ini imbas pemotongan yang diberlakukan pemerintah pusat tentu berdampak dan Gubernur akan menata kembali apa yang menjadi prioritasnya dalam membelanjakan APBD, termasuk ke program prioritasnya.

“Ya, ini akan kita lihat nanti. Nah, pemotongan proporsional itu di mana-mana saja. Mungkin akan berdampak terhadap OPD–OPD dan pokok-pokok pikiran (pokir). Saya kira itu yang jadi apa namanya atensi kita lah," ujarnya.

Baca juga: APBD Rp4,9 Triliun, Pemkab Paser Fokus Optimalkan Serapan Anggaran dan Tekan Silpa