Asisten II Pemprov Kaltim Akui Draf APBD- P Lambat Diserahkan ke DPRD

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim, Ujang Rachmad tidak membantah, bahwa rancangan APBD Perubahan terlambat disampaikan dan dampaknya membuat dewan tidak dapat membedah setiap komponen anggaran.

Hal ini disampaikan untuk menjawab sorotan Fraksi Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, PKS, PAN–NasDem hingga Demokrat–PPP di DPRD Kaltim.

Fraksi menyoroti mulai persoalan disiplin administrasi, moratorium bantuan keuangan (bankeu) dalam APBD Perubahan, pengelolaan aset, penyesuaian anggaran, sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa), pendapatan asli daerah (PAD), hingga dana Transfer ke Daerah (TKD) yang akan dipotong.

“Pemprov perlu menyesuaikan nota keuangan yang disusun dengan instruksi efisiensi anggaran dari pusat dimana ada Inpres nomor 1 tahun 2025. Pemerintah memastikan neraca tetap seimbang. Penyusunan yang transparan dan akuntabel,” ungkap Ujang. 

Masalah bankeu di APBD Perubahan, DPRD sejatinya ingin sudah mendesak agar keputusan ini dicabut, mengingat empat tahun terakhir, pos anggaran ini hanya muncul di APBD Murni. 

Baca juga: DPRD Kaltim Ekti Imanuel Tekankan Sinergi Pembangunan Pasca Pelantikan Bupati dan Wabup Mahulu

“Kita juga akan mengevaluasi agar siklus penyusunan dan pembahasan bisa lebih tepat waktu,” sebutnya.

Silpa yang sering berulang di tiap tahunnya juga diterangkan pihak Pemprov, serta adanya sorotan terkait pengelolaan aset daerah.

“Kita akan mengevaluasi juga terkait Silpa, terkait aset kerja sama dengan sejumlah pihak ketiga juga akan ditinjau, dan siap negosiasi ulang kerjasama yang berjalan,” tegasnya.

Mengenai menjaga target pendapatan daerah agar tidak turun, Ujang menekankan pemerintah menyiapkan berbagai skema agar ada peningkatan.

Diantaranya, menggali potensi pendapatan baru.

Penguatan akurasi data lewat digitalisasi, serta sistem perizinan terintegrasi, hingga mengoptimalkan kerja BUMD agar meraup keuntungan.

Hal ini menjadi upaya Pemprov dalam menutup celah fiskal yang ada.

“Lewat beragam langkah ini, pemerintah optimis pendapatan tumbuh berkelanjutan,” terangnya.

Terkait dana TKD, diakui Ujang bahwa Pemprov melalui Gubernur telah berkomunikasi agar pemerintah pusat memperhatikan bahwa pelayanan dasar masyarakat agar menjadi pertimbangan sebelum memangkas dana dari pusat.

Selain itu, Pemprov juga berupaya untuk memperjuangkan pembayaran kurang salur serta meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan guna meraih insentif fiskal.

“Efisiensi dana TKD (transfer ke daerah), pemerintah telah berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar pemotongan TKD untuk Kaltim tidak mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur serta pelayanan dasar masyarakat lainnya,” ujarnya.

Terkait Pekerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang jadi perhatian semua fraksi di DPRD Kaltim, Pemprov umbar janji bahwa dalam APBD Perubahan telah meningkatkan belanja pegawai. 

Kenaikan ini, kata Ujang, karena pemerintah berupaya memenuhi formasi PPPK. 

“Terutama PPPK terkait tenaga pendidik dan tenaga kesehatan kita maksimalkan,” tandas Ujang.

Interupsi Anggota DPRD, Singgung Jawaban Pemprov terlalu Normatif

Rapat paripurna ke-38 yang terselenggara di Gedung B Utama dewan, dipimpin langsung Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.

Sebelum menutup rapat paripurna, interupsi dilayangkan Ketua Fraksi PDI-Perjuangan, M. Samsun.

Dalam interupsinya, Samsun mengapresiasi TAPD Kaltim yang telah menjawab pandangan umum fraksi–fraksi DPRD.

Tetapi menurutnya, jawaban yang diberikan Pemprov normatif meski semuanya dijawab.

“Izinkan saya memberi masukan. Jawaban atas pandangan umum fraksi–fraksi yang disampaikan oleh yang mewakili Gubernur terkesan normatif, walaupun semua sudah terjawab, tidak semua pandangan umum harus dijawab secara lisan atau tertulis, lebih dari itu harus dilaksanakan,” ujarnya.

Menurut Samsun, pandangan umum fraksi–fraksi yang telah disampaikan dalam rapat paripurna sebelumnya, banyak hal mengandung nilai kritis yang sifatnya substantif perbaikan.

Ia khawatir, jika jawaban normatif yang dilontarkan Pemprov, kesan yang timbul hanya menggugurkan kewajiban secara tahapan saja tanpa ada perbaikan.

“Kami harap, kritik dan saran yang sifatnya untuk perbaikan, tidak hanya dijawab dalam rapat paripurna kali ini, tapi perbaikan ke depan. Adapun saran pergeseran anggaran pada hal–hal yang sifatnya tidak produktif, tidak perlu lagi dianggarkan, dan betul-betul diperhatikan,” tegasnya.

Baca juga: DPRD Kaltim Soroti Pemangkasan APBD, Proyeksi Rp4,6 Triliun Terpangkas

Wakil Sekretaris Fraksi Golkar, Salehuddin pun menimpali dengan interupsinya.

Ia menambahkan, agar ada pembahasan detail apa yang sudah disampaikan fraksi–fraksi di DPRD sehingga ada data dan informasi lengkap, sehingga memberi jawaban fraksi.

Tetapi ia menggarisbawahi, karena telah sampai pada rapat paripurna, Salehuddin berharap pada rapat banggar penyampaian fraksi–fraksi dibawa untuk dibahas lebih jauh.

“Kami harap nantinya lewat banggar, tidak hanya satu dua kali saja dilakukan pembahasan, apa saja yang menjadi kritik, saran dan masukan fraksi bisa terjawab dalam proses rapat tersebut, teman–teman banggar juga bisa menyisir satu demi satu kepentingan teman–teman di fraksi,” tukasnya.

Ketua DPRD Kaltim pun menanggapi, bahwa pasca ini akan dibahas secara mendalam dan cermat, banggar dan TAPD agar lebih mendapat jawaban yang komprehensif, tidak normatif.

“Untuk tahapan akhir sesuai tatib DPRD Kaltim, pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang perubahan APBD tahun 2025 akan dilakukan cermat dan mendalam, yang mana hasil pembahasan ini menjadi bahan untuk laporan hasil kerja banggar, yang akan disampaikan di rapat paripurna berikut ya,” pungkas politikus Partai Golkar yang akrab disapa Hamas ini. (*)