APBD Perubahan Kaltim 2025 Disahkan, Berikut Rinciannya

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 telah disahkan setelah melalui serangkaian proses pembahasan beberapa hari terakhir.

Tentunya difokuskan pada Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur.

DPRD Kaltim akhirnya resmi bersepakat dengan Pemprov, dan mengambil keputusan penandatanganan dalam Rapat Paripurna ke-39, yang digelar pada Jumat (26/9/2025) malam.

"Sudah kita finalisasi, tinggal bagaimana nanti Gubernur melaksanakan amanah ini untuk dipertanggungjawabkan. Semoga sesuai harapan masyarakat," ujar Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, Sabtu (27/9/2025) melalui keterangan resminya pada TribunKaltim.co.

Ia juga menegaskan, tuntasnya diskusi antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga merincikan bwberapa komponen yang terdapat di APBD Perubahan.

Baca juga: Reaksi 3 Fraksi DPRD Kubar soal Usulan Tunjangan TPP Guru Masuk APBD Perubahan 2025

Total pendapatan daerah dalam APBD Perubahan ini ditetapkan sebesar Rp 19,14 triliun.

Pendapatan ini ditopang kuat dari dua sumber utama: 

• Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 9,56 triliun
• Transfer pemerintah pusat: Rp 9,27 triliun
• Pendapatan sah, lain–lain: Rp305,17 miliar

Sementara itu, total belanja daerah dipatok lebih tinggi, mencapai Rp 21,69 triliun. 

Kekurangan anggaran (defisit) ditutup dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, yakni Rp 2,59 triliun.

Kinerja Pemprov juga diungkapkan Sri Wahyuni agar mempercepat penyerapan aggaran yang masih rendah.

Terutama pada lambatnya penyerapan anggaran di semester pertama 2025.

Sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum disebut-sebut masih nganggur, dengan penyerapan rata-rata di bawah 30 persen.

Baca juga: APBD Perubahan Paser 2025 akan Fokus Penyempurnaan Infrastruktur dan Venue Olahraga

DPRD berharap, APBD Perubahan ini dapat segera dieksekusi agar dampaknya, terutama dalam peningkatan kesejahteraan, dapat segera dirasakan oleh seluruh masyarakat Kaltim.

Pemerintah provinsi harus segera mempercepat pengadaan barang dan jasa.

"Tambahan anggaran ini harus dioptimalkan untuk program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, inu menjadi catatan kami,” tegas politikus Golkar yang akrab disapa Hamas ini.