Kaltim Masih Impor 70 Persen Daging Sapi, Ketua DPRD Minta Segera Mandiri

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Ketergantungan Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap pasokan daging sapi dari luar daerah masih sangat tinggi.

Dari total kebutuhan tahunan sekitar 75 ribu hingga 80 ribu ekor sapi potong, peternak lokal hanya mampu memenuhi sekitar 30 persen.

Sisanya, hampir 70 persen, harus didatangkan dari provinsi lain seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi, dan Jawa.

Kondisi ini mendapat sorotan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud.

Baca juga: Wagub Seno Aji Minta Perusahaan Tambang dan Sawit Bantu Peternak Kaltim

Ia mendesak agar semua pihak di Kalimantan Timur segera bersatu untuk mewujudkan kemandirian sektor peternakan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan lokal.

“Selama ini kita masih tergantung pada pasokan dari luar. Ke depan, kita perlu mencari jalan agar bisa mandiri dalam penyediaan daging sapi,” tegas Hasanuddin, Kamis (2/10/2025).

Politisi Partai Golkar ini menilai Kalimantan Timur sebenarnya memiliki potensi luar biasa untuk lepas dari ketergantungan impor daging.

Salah satu solusi yang ia soroti adalah pemanfaatan limbah kelapa sawit sebagai pakan alternatif ternak.

Baca juga: Musim Pancaroba di Kaltim, Dinas Peternakan Sarankan Penerapan Biosecurity untuk Peternak Rakyat

Menurutnya, limbah sawit seperti pelepah dan bungkil inti sawit dapat diolah menjadi pakan ternak bergizi sekaligus bernilai ekonomi.

“Limbah sawit punya manfaat besar, bisa dijadikan bahan pakan ternak. Ini solusi yang bisa kita kembangkan agar peternakan tidak perlu bergantung pakan konvensional,” jelas Hamas, sapaan akrabnya.

Pemanfaatan limbah sawit dinilai mampu meningkatkan bobot badan ternak, kualitas daging, dan membuka peluang bisnis baru di sektor peternakan.

Selain itu, strategi ini juga bisa memberi nilai tambah ekonomis bagi petani sawit sekaligus menekan biaya produksi bagi peternak lokal.

Baca juga: Peternakan Berkelanjutan di Mahakam Ulu, DKPP Mahulu Ubah Pola Bantuan Jadi Pembinaan Mandiri

Hasanuddin Masud menekankan pentingnya dukungan kebijakan dari pemerintah.

Dengan sinergi yang baik, Kalimantan Timur bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi daerah.

“Artinya, hampir tiga perempat atau 70 persen sisanya harus didatangkan dari luar, jadi penting kolaborasi erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Ini bukan hanya soal bisnis, ini soal ketahanan pangan daerah. Kolaborasi adalah kunci untuk mendorong kemandirian sektor peternakan Kaltim,” pungkasnya. (*)