DPRD Berau Minta Bupati Sri Juniarsih Jangan Tergesa-gesa Soal Mutasi Pejabat

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam melakukan mutasi pejabat di lingkungan pemerintahan.

Pesan itu disampaikan Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menanggapi kabar rencana mutasi yang tengah dipersiapkan oleh Bupati Sri Juniarsih Mas dan Wakil Bupati Gamalis.

Sumadi menegaskan, hal yang lebih mendesak saat ini adalah mengisi posisi jabatan kosong dengan aparatur yang benar-benar kompeten.

Ia menilai, pengisian jabatan yang tepat akan memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan efisien.

Baca juga: Isu Mutasi Jabatan Pemprov, 30 Kepala Dinas Dipanggil Rudy Mas’ud, DPRD Kaltim: Ingatkan Regenerasi

“Silakan semua dinas dievaluasi. Kinerja itu kan yang berwenang menilai adalah Baperjakat dan Bupati. Tapi menurut saya, lebih baik diutamakan dulu mengisi dinas yang kosong, dengan orang yang kompeten agar roda pemerintahan berjalan efektif dan efisien,” ujarnya kepada Tribunkaltim.co, Minggu (5/10/2025).

Ia juga menekankan pentingnya selektivitas dalam memilih pejabat yang mampu menerjemahkan visi dan misi kepala daerah.

Menurutnya, setiap pejabat harus memiliki kualifikasi dan kemampuan teknis untuk menjalankan program prioritas bupati.

“Jadi tempatkan mereka yang memang benar-benar punya kualifikasi dan kemampuan mengeksekusi program dan visi-misi kepala daerah,” paparnya.

Baca juga: Mutasi Perdana Pemerintahan Neni Moerniaeni-Agus Haris, 8 Pejabat Bontang Dilantik

Lebih lanjut, Sumadi menilai sebagian besar kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjabat saat ini telah menunjukkan kinerja yang baik.

Namun, ia juga mengakui adanya beberapa OPD yang perlu mendapat perhatian khusus dari pimpinan daerah.

“Masyarakat tetap berhak menilai kinerja para kepala OPD, apakah mereka sudah memenuhi harapan bupati atau belum,” jelasnya.

Ia menambahkan, DPRD Berau yakin Bupati Sri Juniarsih dan timnya akan memilih pejabat yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Baca juga: Mutasi ASN di Kota Bontang, Walikota Neni Moerniaeni Masih Menelaah Hasil Job Fit

Namun, ia mengingatkan agar waktu pelaksanaan mutasi juga diperhatikan secara cermat.

“Apalagi tinggal sekitar dua bulan lagi tahun anggaran berakhir. Kalau mutasi dilakukan sekarang, khawatir mengganggu pelaporan, pencairan, dan program akhir tahun. Khusus dinas dengan anggaran besar, lebih baik dicari waktu yang tepat,” jelasnya.

Sumadi menegaskan, tidak ada keharusan bagi bupati untuk segera melakukan mutasi.