Berita Kaltim Terkini
Kejati Kaltim Selidiki Dugaan Korupsi Tambang Batubara
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim) mengakui adanya penyelidikan dugaan korupsi di sektor pertambangan batubara
Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim) mengakui adanya penyelidikan dugaan korupsi di sektor pertambangan batubara.
Jajaran Korps Adhyaksa yang kini di bawah kepemimpinan Supardi menegaskan komitmennya dalam pemberantasan praktik ilegal di sektor ekstraktif ini.
Menindaklanjuti dugaan korupsi di sektor pertambangan batubara di Kaltim, tentu informasi–informasi mulai digali dari para pihak terkait.
Langkah ini tegas bertujuan untuk membongkar dan menemukan ada atau tidaknya praktik korupsi yang merugikan keuangan negara maupun daerah dalam skala besar.
Baca juga: Kejati Kaltim Tahan Direktur PT KBA Terkait Korupsi Perusda BKS Rp21,2 Miliar
Kabar penyelidikan ini dibenarkan Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Kaltim, Toni Yuswanto.
"Nanti kita ekspose ya, (terkait hasil penyelidikan),” sebutnya, Senin (6/10/2025).
Saat ini, fokus penyelidikan masih pada pengumpulan bukti awal yang krusial, mulai dari keterangan para pihak hingga bukti-bukti dokumen lain.
“Sesuai komitmen bapak Kajati kan fokus masalah tambang kan, dan pernah disampaikan secara langsung ke teman–teman media. Iya di sektor itu (dugaan korupsi sektor pertambangan),” sambungnya.
Penyelidikan ini sekaligus menegaskan keseriusan Kajati Supardi.
Baca juga: Lagi, Kejati Kaltim Tahan Tersangka Kasus Korupsi Tambang Perusda Bara Kaltim Sejahtera
Sejak awal bertugas di Kaltim, Supardi memang berjanji akan menindaklanjuti segala dugaan korupsi, terutama di sektor tambang yang kerap disebut menjadi ‘lahan basah’ dan berpotensi merugikan ekonomi negara dan daerah.
"Untuk perkembangan selanjutnya, kami nantinya akan menyampaikan hasil penyelidikan lebih lanjut kepada publik," pungkas Toni. (*)
| Gaduh Alih Iuran BPJS Kesehatan ke Daerah, DPRD Kaltim Minta Penjelasan Pemprov |
|
|---|
| Iuran BPJS Kesehatan Dialihkan ke Daerah, DPRD Kaltim: Jangan Ada Warga Ditolak Berobat |
|
|---|
| 5 Wilayah di Kaltim dengan Peserta BPJS PBI Paling Banyak 2025 |
|
|---|
| Anggota TGUPP Gubernur Kaltim Kritik Andi Harun Terkait Iuran BPJS, Sudarno: Harusnya Edukasi Warga |
|
|---|
| POPULER KALTIM: Kegaduhan Politik Dinilai Rugikan Rakyat dan Hubungan Panas Dingin Pemprov dan DPRD |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltim/foto/bank/originals/20250922_Korupsi-DBON-Kaltim-2025-Diusut.jpg)