Pemkab Kukar dan BPKP Kaltim Perkuat Komitmen Antikorupsi Lewat Aksi Kolaboratif

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan komitmennya dalam menciptakan pemerintahan bersih dan transparan melalui kerja sama strategis dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim). 

Kesepakatan ini diwujudkan dalam penandatanganan rencana aksi kolaboratif penguatan efektivitas pengendalian korupsi tahun 2025 di Pendopo Wakil Bupati Kukar, Tenggarong, Senin (6/10/2025).

Acara ini turut disaksikan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) serta camat se-Kukar.

Hadir pula Wakil Bupati (Wabup) Kukar, Rendi Solihin, dan Kepala BPKP Perwakilan Kaltim, Edy Suharto, yang bersama-sama menekankan pentingnya sinergi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Menurut Wabup Rendi Solihin, kolaborasi ini merupakan langkah nyata Pemkab Kukar untuk memperkuat pencegahan praktik korupsi di semua lini.

Baca juga: YRCC 2025 Kukar Berakhir, Sunggono Tekankan Nilai Kemanusiaan di Kalangan Pelajar

Ia menegaskan bahwa integritas adalah fondasi utama dalam pelayanan publik.

“Ini wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengendalian korupsi di daerah,” ujarnya.

Rendi menambahkan, kolaborasi antara Pemkab Kukar dan BPKP bukan hal baru. Kerja sama tersebut telah berjalan selama lima tahun dan menjadi bagian dari program nasional yang juga diawasi pemerintah pusat.

“Dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten, semua ikut mengawasi jalannya program ini agar setiap rupiah yang keluar benar-benar untuk kepentingan masyarakat Kutai Kartanegara,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Kaltim Edy Suharto menilai, sinergi yang kuat antara BPKP dan pemerintah daerah sangat berperan dalam memperkuat pengendalian internal.

Baca juga: Dosen Unmul Bekali Ibu Dasawisma Desa Bangun Rejo Kukar Ilmu Kesehatan dan Potensi Bawang Dayak

Ia menegaskan, keberhasilan program antikorupsi bergantung pada keseriusan setiap perangkat daerah dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Wabup Rendi Solihin berharap seluruh jajaran Pemkab Kukar dapat menjalankan komitmen yang telah disepakati dengan penuh tanggung jawab.

“Kita ingin memastikan tidak ada ruang bagi praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Integritas dan transparansi harus menjadi budaya kerja di setiap lini pelayanan publik,” tegasnya. (*)