Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Tegaskan BBM Subsidi Tidak untuk Perindustrian

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, memberikan penekanan tegas terkait penggunaan BBM subsidi yang harus tepat sasaran dan tidak diperuntukkan bagi kepentingan perindustrian. 

Hal ini disampaikan dalam agenda mediasi bersama Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan yang digelar pada Senin (6/10/2025) di ruang rapat Gubernur lantai 2 Kantor Gubernur Kalimantan Timur.

Baca juga: Samarinda Utara Rawan Aksi Pencurian, 4 Pelaku Curanmor Diamankan Polisi 

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Rudy Masud menekankan pentingnya pengawasan bersama untuk memastikan BBM subsidi tidak disalahgunakan oleh sektor industri. 

"Berkaitan dengan BBM subsidi, yang hari ini perlu kita melaksanakan pengawasan bersama-sama agar BBM subsidi ini tidak banyak dipergunakan oleh kegiatan-kegiatan perusahaan perindustrian," ujarnya.

Rudy menjelaskan bahwa sektor perindustrian seperti pertambangan, perkebunan, termasuk juga kontainer, seharusnya menggunakan BBM industri, bukan BBM bersubsidi. 

Penegasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya antrian panjang di berbagai SPBU-SPPU yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

Gubernur mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk mencari solusi bersama agar tidak terjadi ironi di mana sumber daya melimpah tetapi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang berhak. 

Ia menyinggung ironi yang terjadi di Kaltim sebagai daerah penghasil minyak. Rudy menganalogikan situasi ini seperti "ayam mati di lumbung padi", di mana Kaltim memiliki kilang dan sumber daya alam melimpah, namun masyarakat justru kesulitan mendapatkan BBM.

Disinggung terkait apakah ada pihak yang menyalahgunakan BBM subsidi, Ia menyatakan hal tersebut tidak terjadi dan pertemuan tersebut merupakan upaya mitigasi agar penyalahgunaan tidak terjadi. 

"Kalau itu tadi tidak ya, kita mitigasi, jangan sampai itu terjadi" ucapnya.

Dalam agenda ini, ia didampingi oleh beberapa kepala dinas, termasuk Kepala Dinas SDM, Kepala Dinas Perindustrian, Diskoprindakop, serta Miro Ekonomi.

Rudy menegaskan bahwa BBM subsidi merupakan hak masyarakat yang harus sesuai dengan peruntukannya. Ia memberikan contoh LPG yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin, begitu pula dengan bahan bakar subsidi yang seharusnya digunakan untuk kegiatan publik dan kemasyarakatan.

Menurut Gubernur, BBM subsidi seharusnya digunakan untuk layanan transportasi umum dan kendaraan yang mengangkut sembako. 

Penegasan ini disampaikan agar tidak terjadi kesalahan distribusi yang merugikan masyarakat yang memang berhak menerima subsidi tersebut.

"Bukan untuk pertambangan, perkebunan, ataupun juga kegiatan-kegiatan industri lainnya, manufaktur di dalamnya," pungkasnya. (*)