Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Daftar Pernyataan Gubernur termasuk Rudy Mas'ud Usai Temui Menkeu Protes Pemangkasan TKD

Daftar pernyataan Gubernur, Bobby Nasution, Sherly Tjoanda hingga Rudy Mas'ud usai temui Menkeu Purbaya protes pemangkasan dana TKD

Penulis: Tribun Kaltim | Editor: Amalia Husnul A
TribunKaltim.co-Raynaldi Paskalis/Tribunnews.com-Nitis/Instagram bobbynst/humasjatengprov.go.id
PEMANGKASAN DANA TKD - Dari kiri ke kanan: Gubernur Aceh, Muzakir Manaf; Gubernur Sumut, Bobby Nasution; Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud dan Gubernur Malut, Sherly Tjoanda. Daftar pernyataan Gubernur, Bobby Nasution, Sherly Tjoanda hingga Rudy Mas'ud usai temui Menkeu Purbaya protes pemangkasan dana TKD. (TribunKaltim.co-Raynaldi Paskalis/Tribunnews.com-Nitis/Instagram bobbynst/humasjatengprov.go.id) 

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menolak kebijakan Purbaya memotong TKD. Dia menilai pemotongan tersebut bakal menimbulkan beban di daerah.

Dikutip dari laman Pemprov Aceh, TKD Aceh mengalami pemotongan hingga 25 persen dibanding tahun sebelumnya.

Selain itu, Muzakir juga mengungkapkan pemotongan TKD berdampak pada stabilitas fiskal daerah dan pelaksanaan program prioritas di Aceh.

“Pemotongan anggaran tentu akan berimbas pada program prioritas seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.

Kami berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dengan melihat kondisi riil di daerah,” ujar sosok yang akrab disapa Mualem tersebut.

Dia meminta agar kebijakan dari pemerintah pusat seharusnya berdampak positif bagi daerah. Namun menurutnya, kebijakan pemotongan TKD berdampak sebaliknya.

“Kami siap berdiskusi dan memberikan data kinerja keuangan Aceh secara terbuka. Namun, pemotongan bukanlah solusi. Daerah justru perlu diperkuat, bukan dilemahkan,” tegasnya.

Bobby Nasution: TKD Dipotong tak Berpengaruh di Provinsi, tapi di Daerah Kecil

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution yang turut ikut pertemuan dengan Purbaya menyebut pemotongan TKD tidak berdampak pada provinsi yang dipimpinnya.

Namun, menurutnya, hal tersebut bakal berdampak pada kabupaten atau kota dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang kecil.

Dia menyebut TKD Sumut pada tahun 2026 mengalami pemotongan hingga Rp1,1 triliun. Sehingga TKD pada tahun depan hanya menerima 4,4 triliun dari sebelumnya Rp5,5 triliun.

“Ada daerah mungkin untuk di provinsinya berimbas, tapi untuk kabupaten yang kecil itu yang kasihan.

Seperti di Kabupaten Nias atau daerah lain yang PAD-nya kecil dan masih kekurangan dana transfer, khususnya daerah afirmasi, kalau bisa lebih diperhatikan lah,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com.

Kendati mengaku tidak terpengaruh secara signifikan, Bobby menyebut pemotongan TKD berdampak pada lima program prioritasnya.

Jika kondisi berlanjut, Bobby mengatakan adanya kemungkinan melakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Kita prioritaskan dulu lima program kita dan juga kalau memang masih berlanjut tadi disarankan juga perubahan RPJMD,” katanya.

Ahmad Luthfi Pemotongan TKD Berpengaruh ke Sektor Infrastruktur

Halaman 2 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved