Rumah Sakit Balikpapan Timur Tak Bisa Lanjut, Pemangkasan Dana Pusat Paksa Proyek Strategis Tertunda

Menurutnya, saat ini pemerintah daerah masih menunggu keputusan resmi terkait alokasi anggaran pembangunan infrastruktur, termasuk proyek rumah sakit Balikpapan Timur.

"Saya tidak bisa mengeluarkan pernyataan pasti sebelum ada keputusan final dari Banggar. Takutnya kami
bilang tidak ada anggaran, ternyata nanti ada," katanya.

Alwiati juga membenarkan pernyataan anggota DPRD Balikpapan, Budiono, yang sebelumnya menyampaikan bahwa pembangunan RS Balikpapan Timur ditunda karena keterbatasan anggaran.

"Kalau soal rumah sakit Balikpapan Timur, memang benar itu pernyataan Pak Budiono karena beliau dari Banggar. Kalau saya sudah tahu informasi itu, tapi belum administrasi dan teknisnya," ujar Alwiati.

Ia menjelaskan, berdasarkan informasi sementara, sejumlah program infrastruktur tahun depan kemungkinan akan mengalami penundaan akibat pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat, termasuk yang berasal dari Kementerian Keuangan.

"Informasinya, beberapa proyek pembangunan infrastruktur akan tertunda karena ada pemangkasan anggaran. Tapi secara administrasi, kami belum menerima surat resmi," ungkapnya. 

Meski demikian, Alwiati menegaskan bahwa pelayanan kesehatan di wilayah Balikpapan Timur tetap menjadi perhatian Dinas Kesehatan.

"Kami tetap berkomitmen untuk memastikan pelayanan dasar kesehatan berjalan optimal, meskipun pembangunan fisik rumah sakit harus ditunda sementara," ungkapnya.

Sebelumnya, RS Balikpapan Timur direncanakan menjadi salah satu fasilitas kesehatan strategis untuk meningkatkan akses layanan medis bagi warga di kawasan timur kota yang selama ini bergantung pada RSUD Beriman dan fasilitas kesehatan swasta.

Tidak Berpangku Tangan

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan pentingnya setiap daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak hanya bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber ekonomi yang berasal dari wilayahnya sendiri, dan dipungut berdasarkan peraturan daerah.

PAD merupakan komponen penting dalam struktur keuangan daerah karena mencerminkan kemandirian fiskal suatu daerah

Pernyataan itu disampaikan menyusul pengurangan alokasi DBH yang berdampak pada APBD provinsi maupun kabupaten/kota di Kaltim.

Dalam rapat di Kantor BPKAD Kaltim, Senin (13/10), Seno menyampaikan bahwa pengetokan anggaran dari pusat telah dilakukan, namun pemerintah pusat menjanjikan penambahan DBH pada kuartal pertama tahun 2026, sekitar Februari atau Maret mendatang.