Pakar Sebut Listrik Desa 2030 Bisa Ubah Hidup Warga Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Target Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menyalurkan listrik ke seluruh desa di Indonesia pada 2030 dinilai sebagai langkah strategis yang bisa mengubah kualitas hidup masyarakat, termasuk di Kalimantan Timur.

Peneliti energi dari Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi (STT Migas) Balikpapan, Dr. Andi Jumardi, menyoroti masih adanya sekitar 5.700 desa yang belum teraliri listrik sebagai tantangan serius bagi pemerintah.

“Kalimantan Timur ini tempat lumbung energi, tapi masih ada daerah yang belum mendapat listrik. Persoalannya karena wilayahnya sulit dijangkau, sehingga perlu ada sumber energi lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Andi dalam forum diskusi Meneropong 1 Tahun Kemandirian Energi Nasional Era Prabowo–Gibran dari Borneo, di Balikpapan, Kamis (17/10/2025).

Andi menekankan, program perluasan akses listrik ke desa-desa terpencil merupakan kebijakan strategis yang patut diapresiasi dan bagian penting dari agenda Asta Cita pemerintahan Prabowo–Gibran.

Baca juga: DPRD Kaltim Dorong Percepatan Pembangunan Desa, Fokus Infrastruktur dan Akses Listrik

“Dalam Asta Cita, swasembada energi berkaitan erat dengan hilirisasi energi. Selama ini hilirisasi baru sampai sektor downstream, belum menyentuh level pengguna akhir. Target pemerintah sekarang adalah memastikan masyarakat di desa ikut merasakan hasilnya,” jelasnya.

Dr. Saipul, M.Si, pakar kebijakan publik dari Universitas Mulawarman, menambahkan bahwa target elektrifikasi desa bukan sekadar urusan infrastruktur, tetapi juga strategi nasional menuju ketahanan energi.

“Kalau kita bicara swasembada energi, itu sejajar dengan ketahanan energi. Pemerintah sudah di jalur yang tepat menjadikannya prioritas nasional. Tinggal bagaimana mewujudkannya di lapangan,” kata Saipul.

Ia menjelaskan, ada empat indikator utama yang perlu dipenuhi untuk keberhasilan kebijakan energi: availability (ketersediaan), accessibility (aksesibilitas), affordability (keterjangkauan), dan acceptability (penerimaan).

Baca juga: Pemkot Balikpapan Promosikan Energi Listrik Tenaga Angin di Ajang IPRO

“Energi harus tersedia, bisa diakses, terjangkau, dan diterima masyarakat secara lingkungan. Itu esensi dari ketahanan energi,” tegasnya.

Sementara itu, Ekonom Universitas Mulawarman Purwadi Purwoharsojo menilai langkah Kementerian ESDM sebagai kebijakan publik berorientasi pelayanan.

PLN sebagai BUMN memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan pemerataan listrik hingga ke wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

“Ini cita-cita yang bagus, tapi harus konkret di lapangan. PLN harus berani berinvestasi karena mereka punya tanggung jawab sebagai public service. Jangan menunggu swasta masuk dulu baru bergerak,” ujarnya.

Baca juga: Pemkab Kutim Gandeng Perusahaan Swasta Wujudkan Listrik 24 Jam di Pelosok Desa

Para pakar sepakat, elektrifikasi desa bukan sekadar proyek fisik, tetapi momentum untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Ketersediaan listrik yang merata diyakini akan membuka akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi digital di pedesaan.

“Listrik bukan hanya soal penerangan, tapi pintu menuju peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tutup Andi. (*)