Disdikbud Atasi Anak Tidak Sekolah di Kutai Timur, Tuntaskan Validasi Data

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mengintensifkan upaya penanganan serius terhadap persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui strategi tiga tahap yang komprehensif. 

Upaya ini diklaim telah menunjukkan hasil nyata dalam menekan angka ATS di Kutim.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur, Mulyono menjelaskan bahwa fokus penanganan dilakukan secara bertahap, dimulai dari pembenahan data, pencegahan putus sekolah, hingga penyediaan solusi bagi anak yang sudah terlanjur putus sekolah.

"Pembenahan dan validasi data ATS ahap yang mana terdapat data sekitar 4.000 anak yang setelah diverifikasi di lapangan oleh PKK dan RT, ternyata masih bersekolah atau tidak ditemukan," ujar Mulyono, Kamis (23/10/2025).

Baca juga: Disdikbud Kutim Klarifikasi Data 13 Ribu Anak Putus Sekolah, Ribuan Ternyata Tak Valid

Pasalnya, berdasarkan data dari Pusdatin nasional, di Kutai Timur terdapat ATS sebanyak 13 ribuan anak.

Namun setelah diverifikasi ulang, terjadi penurunan menurut data lapangan hingga tersisa 9 ribuan anak.

Akan tetapi, data yang tidak sesuai, tidak bisa langsung dihapus, melainkan harus melalui proses verifikasi ulang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebelum dilaporkan ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).

Diharapkan, validasi ini dapat kembali menurunkan jumlah ATS Kutim secara signifikan.

Tak hanya itu, pihaknya juga berupaya mencegah siswa putus sekolah yang berfokus pada anak-anak yang saat ini sudah sekolah agar tidak putus di tengah jalan. 

Menurutnya, terdapat beberapa faktor penyebab putus sekolah yang ditangani oleh Disdikbud Kutim, yakni faktor ekonomi, sosial dan jarak.

"Dari sisi ekonomi, sudah dibantu melalui program seragam, buku, dan beasiswa untuk siswa SD-SMP yang dipastikan berlanjut pada tahun 2025," imbihnya.

Faktor sosial ini akan ditelusuri masalah-masalahnya seperti pernikahan dini, meskipun kasusnya jarang terjadi di Kabupaten Kutai Timur.

Lalu soal jarak, untuk mengatasi masalah akses ke sekolah di perkampungan terpencil, Pemerintah Kutim memaksimalkan pengadaan Sekolah Filial.

Sekolah Filial bertindak sebagai perpanjangan sekolah induk dan direncanakan untuk diubah menjadi sekolah negeri (definitif) jika memenuhi dua syarat utama yakni ketersediaan lahan (hibah) dan jumlah siswa telah mencapai 60 orang.

"Kemudian untuk solusi pendidikan non-formal bagi anak yang terlanjur putus sekolah yakni memaksimalkan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)," tegasnya.