Daftar 3 Temuan Wagub Kaltim saat Sidak Empat RS Provinsi di Samarinda, Ada yang Minim Kunjungan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Rabu (29/10/2025) malam, Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke empat rumah sakit milik Provinsi Kaltim di Samarinda.

Sidak Wagub Kaltim, Seno Aji bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin ini adalah untuk melihat pelayanan kesehatan di empat RS milik Pemerintah Provinsi Kaltim.

Selain pelayanan kesehatan, Seno Aji juga memonitor kelengkapan fasilitas dan jumlah kunjungan di empat rumah sakit milik Pemprov Kaltim ini. 

Di Samarinda ibukota Provinsi Kaltim, ada 4 rumah sakit milik Pemprov, yakni:

Baca juga: RSJD Atma Husada Dukung Rencana Penggabungan dengan RS Islam Samarinda

1. Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Atma Husada Mahakam di Jalan Kakap, Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir.
2. Rumah Sakit Mata Provinsi Kaltim di Jalan M.Yamin RT 19 Nomor 4, Samarinda
3. Rumah Sakit Korpri di Jalan Kesuma Bangsa, Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota
4. Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie (RSUD AWS) di Jalan Palang Merah Nomor 1, Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu

Menurut Seno Aji, sidak dilakukannya untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan baik.

"Ya, kita kan ingin mengetahui secara real bagaimana rumah sakit ini melayani masyarakat," ujar Seno Aji.

Temuan Sidak Wagub Kaltim ke 4 RS Pemprov

Dalam tinjauannya ini, berikut 3 temuan Seno Aji:

1. Rumah sakit yang minim kunjungan

Tiga dari empat RS yang dikunjungi masih minim kunjungan, padahal fasilitas lengkap dan sangat menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Ketiga rumah sakit itu ialah Rumah Sakit Atma Husada Mahakam, Rumah Sakit Mata, dan Rumah Sakit Korpri.

2. RSUD Abdoel Wahab Sjahranie kewalahan

Beda dari tiga rumah sakit lainnya, RSUD AWS yang jadi rujukan utama seringkali kewalahan menangani banyaknya pasien yang datang.

3. Evaluasi ketersediaan kamar di RSUD AWS

Dari hasil sidak, ditemukan evaluasi terkait jumlah tempat tidur di RSUD AWS.

Tempat tidur kelas III hanya tersedia sekitar 280 unit, kelas II sekitar 80 unit dan kelas I sekitar 100 unit.

Kondisi ini dinilai timpang dan membutuhkan tambahan tempat tidur.

Untuk mengatasinya, Pemprov Kaltim akan mempercepat penyelesaian Gedung Perawatan Pandurata yang masih dalam kawasan atau bagian dari RSUD AWS.

"Nah, kita akan percepat penyelesaian gedung itu supaya nanti ada, ya paling tidak ada 700 tempat tidur lah yang bisa digunakan untuk masyarakat," ujar Seno.

Selain itu, Seno juga menilai sistem antrean di rumah sakit yang didatanginya telah berjalan baik, tidak ditemukan backlog atau antrian pasien yang menumpuk.

Ketersediaan tempat tidur pasien juga ia pantau langsung saat sidak pada layar monitor rumah sakit.

"Nanti kita akan secara berkala kita lakukan sidak seperti ini, supaya tetap bagus untuk masyarakat," kata Seno Aji.

Upaya Pemprov Kaltim

Untuk tiga rumah sakit Pemprov yang masih minim kunjungan, Seno Aji telah berdiskusi dengan Kepala Dinkes Kaltim agar ketiga rumah sakit ini juga dipergunakan masyarakat secara umum.

Terlebih lagi untuk melayani pasien Instalasi Gawat Darurat (IGD).

"Kosong, kondisinya bagus, peralatannya lengkap, tapi mereka lebih memilih AWS.

Nah, ini yang harus kita buat supaya masyarakat paham.

Tidak hanya AWS yang ada di Samarinda ini, mereka bisa gunakan rumah sakit yang lain," jelas Wagub.

Wagub Seno meminta Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Utama Rumah Sakit melakukan sosialisasi untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat.

Siapkan Rp 16,8 M untuk Dokter Spesialis Jaga UGD 24 Jam

Pemprov Kaltim melalui Dinkes mengalokasikan dana sebesar Rp16,8 miliar untuk pengadaan dokter spesialis yang bertugas khusus di Unit Gawat Darurat (UGD).

Hal ini disampaikan Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin usai mendampingi Wagub Kaltim, Seno Aji ke empat rs milik Pemprov.

"Kita sudah siapkan anggarannya. Anggaran yang kami siapkan itu Rp16,8 miliar untuk pengadaan dokter yang jaga khusus di UGD 24 jam," ujar Jaya Mualimin. Rabu (29/10/2025) malam.

Jaya menjelaskan, idealnya rumah sakit kelas A harus memiliki dokter spesialis yang standby 24 jam di UGD, meliputi dokter spesialis anak, penyakit dalam, bedah, kebidanan, dan anestesi.

Namun kondisi saat ini baru dokter spesialis anestesi yang standby.

Menurutnya, keberadaan keempat dokter spesialis tersebut sangat penting karena berbagai jenis penyakit memerlukan penanganan segera. 

Baik penyakit dalam, kasus anak-anak, bedah, maupun persalinan darurat membutuhkan dokter spesialis yang siap di lokasi.

Selama ini, sistem yang berjalan masih mengandalkan on call, di mana dokter dipanggil saat dibutuhkan. 

"Sementara ini masih on call. Kalau on call ditelepon juga susah. Akhirnya nunggu seolah-olah tidak dilakukan penanganan.

Ini kami sudah siapkan ya, ini sudah dimulai juga. Di sini ada dokter bedah yang sudah kita SK-kan," kata Jaya.

Program ini telah dimulai pada Oktober ini setelah Gubernur Kalimantan Timur menandatangani surat keputusan pengangkatan dokter spesialis.

Jaya menegaskan bahwa dokter spesialis lainnya juga akan segera menyusul.

Jaya menambahkan, anggaran sebesar Rp16,8 miliar tersebut dialokasikan untuk seluruh rumah sakit milik pemprov.

Dengan estimasi honor sekitar Rp25 juta per bulan untuk setiap dokter spesialis, anggaran tersebut dinilai telah cukup.

"Seluruh rumah sakit, maksudnya itu sudah cukup. Satu dokter spesialis 25 juta satu bulan," pungkasnya.

Baca juga: Pemprov Kaltim Rencana Pengembangan Kawasan RS Atma Husada dengan Rumah Sakit Islam Samarinda

(TribunKaltim.co/Raynaldi Paskalis)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.